Warga Sampai Antre Sejak Subuh Demi Pangan Murah, Tapi Pemprov DKI Klaim Stok Cukup

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Program pangan murah yang dijalankan Pemprov DKI jadi sorotan lantaran warga harus antre sejak subuh hingga muncul praktik pungli dalam pendistribusiannya.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Keluatan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati memastikan, stok pangan bukan jadi penyebab masalah-masalah itu muncul.

Ia pun mengklaim, paket pangan murah yang disiapkan Dinas KPKP sudah lebih dari cukup.

“Hasil investigasi atas laporan kasus antrean periode bulan Juli sampai dengan September 2023 ditemukan fakta bahwa stok pangan di lokasi terkait masih tersisa atau cukup,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (21/9/2023).

Untuk mengatasi masalah membludaknya antrean warga, Eli mengaku bakal menambah titik-titik pendistribusian pangan murah.

“Direncanakan penambahan lokasi distribusi untuk mengurangi penumpukan massa atau antrean,” ujarnya.

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini juga bilang, pihaknya bakal terus melakukan melakukan sosialisasi perihal informasi jadwal layanan, termasuk pembagian nomor antrean dan waktu transaksi.

Seperti pembagian nomor antrean yang dimulai pukul 07.00 WIB sampai 08.00 WIB dan pelaksanaan transaksi yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB.

“Pelaksanaan pendistribusian pangan murah dengan memberikan informasi kepada penerima manfaat melalui pengumuman yang dipasang dan berisi informasi jadwal layanan yang diberikan,” ujarnya.

Masyarakat yang akan melakukan transaksi pun diwajibkan membawa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Alasannya agar program pangan murah ini tepat sasaran,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, antrean panjang terjadi saat penyaluran bantuan sembako murah KJP Plus di RPTRA Pesona Tipar, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (14/9/2023) pagi. 

Warga datang berbondong-bondong untuk mendapatkan paket sembako dengan haega terjangkau. 

Bahkan, tak sedikit yang rela antre sejak subuh supaya bisa lebih cepat mendapatkan sembako. 

Pantauan TribunJakarta.com, antrean warga masih tampak membeludak hingga pukul 9.00 WIB pagi ini. 

Didominasi ibu-ibu, antrean mengular dari depan gerbang RPTRA Pesona Tipar hingga ke ujung Jalan Belibis III di lokasi. 

Mereka rela panas-panasan menunggu giliran gerbang dibuka supaya bisa masuk ke RPTRA dan mendapatkan jatah mereka. 

"Udah dari subuh Pak, saya dari jam empat," celetuk salah seorang ibu-ibu. 

"Sama, Pak. Saya juga udah berjam-jam ngantre ini, mau ngambil sembako murahpake KJP," sahut ibu lainnya. 

Dalam prosesnya, petugas dari Pemerintah Kota Jakarta Utara dan pengelola RPTRA menyalurkan bantuan sembako murah dengan membuka gerai di ruang publik tersebut. 

Petugas menerapkan buka tutup gerbang untuk membuat proses penyaluran tertib. 

Kemudian, warga yang sudah bisa masuk ke dalam RPTRA akan menduduki kursi-kursi di lokasi sambil menunggu giliran. 

Jika sudah gilirannya, warga diharuskan menggesek KJP Plus masing-masing ke mesin yang telah disiapkan petugas. 

Untuk hari ini warga hanya akan menggesek KJP Plus mereka saja, sementara pengambilan sembakonya dilakukan esok hari, Jumat (15/9/2023). 

Muncul Dugaan Pungli

Politikus PKS Suhud Alynudin mengungkap adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam penyaluran pangan murah bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di daerah Koja, Jakarta Utara.

Hal ini disampaikan Suhud di tengah-tengah rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan terkait Kebijakan Umum APBD serta Rencana Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2024 (KUA-PPAS) di Gedung DPRD DKI yang turut dihadiri Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Saat rapat paripurna itu akan ditutup oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi, Suhud kemudian mengajukan interupsi.

“interupsi pimpinan, Suhud Alynudin, PKS. Di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan hal penting menyangkut keluhan masyarakat soal pembagian subsidi pangan yang kacau balai di lapangan,” ucapnya, Senin (18/9/2023).

Di hadapan Pj Gubernur DKI Heru Budi, Suhud minta Pemprov DKI melakukan pembenahan dalam proses penyaluran pangan murah.

Pasalnya, banyak masyarakat justru belum mendapatkan manfaat dari program subsidi tersebut.

“Saya berharap melalui forum yang terhormat ini, Pj Gubernur agar membenahi kegiatan pembagian pangan sehingga tidak terjadi antrean panjang,” ujarnya.

“Ada warga yang harus datang jam 3 pagi dan mereka bahkan ada yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan haknya,” sambungnya.

Proses pendistribusian pangan murah yang saat ini dilakukan Pemprov DKI disebut Suhud sangat berpotensi memunculkan oknum-oknum yang melakukan pungli.

Suhud pun turut memperdengarkan bukti rekaman berisi percakapan jual beli slot antrean pembagian pangan murah.

Dalam rekaman itu dijelaskan bahwa slot antrean sudah lebih dulu ditandai dengan batu dan sandal.

Kemudian, ada oknum yang menjual slot itu kepada warga pemegang KJP Plus.

Antrean yang ditandai dengan batu berada di bagian depan dan dihargai Rp50 ribu.

Sedangkan, posisi antrean yang ditandai oleh sandal di bagian belakang dijual dengan harga Rp20 ribu.

Warga yang takut tak kebagian jatah pangan murah itu pun terpaksa membeli slot antrean tersebut.

“Kekacauan di lapangan ini telah menimbulkan adanya pungli. Itu realitas di lapangan dan saya berharap Pj Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat ini,” tuturnya.

Mendengar hal tersebut, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta Pj Gubernur DKI Heru Budi segera mengecek kebenaran informasi tersebut.

“Mohon pak gubernur, mohon ini ditindaklanjuti. Ini ada yang enggak benar di lapangan memgenai pangan ya,” tuturnya.

Setelah meminta Heru Budi memberi perhatian serius pada kasus ini, tak lama berselang Prasetyo langsung menutup rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD DKI itu.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News