Jika Kaesang Benar Resmi Gabung PSI, Beranikah PDIP Pecat Jokowi dan Keluarganya?

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menyebut bergabungnya Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa mengubah konstelasi politik di PDIP.

Pasalnya, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP ada ketentuan agar satu keluarga harus berada di dalam partai yang sama.

Ginting mengatakan bahwa Jokowi sejatinya sudah mengetahui akan adanya aturan tersebut di PDIP.

Namun Jokowi terkesan membiarkan langkah politik sang anak yang disebut hanya tinggal menunggu peresmian bergabung ke PSI.

“Apakah Jokowi tidak tahu hal tersebut? Pasti tahu. Ketentuan itu ada di AD/ART PDIP nomor 25a.

Jadi Jokowi sudah tahu risikonya bisa dipecat,” kata Ginting saat dihubungi, Sabtu (23/9/2023).

Risiko pemecatan itu bukanlah gertakan belaka dalam AD/ART PDIP.

Ginting mencontohkan dengan apa yang dialami pada Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Murad yang tadinya merupakan Ketua DPD PDIP Maluku langsung dipecat dari partai berlogo moncong putih itu ketika istrinya menjadi calon legislatif dari PAN.

Karenanya, ujar Ginting, apakah PDIP juga bertindak yang sama terhadap Jokowi serta anak dan menantunya yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang sama-sama kader PDIP atas keputusan Kaesang tersebut.

“Jadi kita tunggu saja, apakah PDIP berani memecat Jokowi serta anaknya Gibran dan mungkin juga menantunya Boby,” ujar Ginting.

Langkah Kaesang ini, lanjut Ginting, sekaligus memperlihatkan konflik Jokowi dengan Megawati tidak lagi bisa disembunyikan di bawah permukaan.

Konflik terbuka ini akan berdampak pada sikap politik Jokowi pada pemilu 2024, kemungkinan tidak lagi berpihak ke PDIP.

“Skenario politiknya, Jokowi akan mendorong PSI agar bisa lolos menjadi partai politik di parlemen sesuai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen pada Pemilu Legislatif 2024,” ujar Ginting.

Dalam waktu dekat, Ginting memperkirakan akan ada mutasi besar-besaran di PSI. Perubahan elite di partai itu dengan menempatkan orang-orang kepercayaan Jokowi, termasuk kemungkinan Kaesang akan dijadikan caleg PSI.

Peluang itu masih ada selama daftar caleg tetap belum ditutup.

Bahkan, dia menyebut tak menutup kemungkinan bahwa PSI akan menjadi kendaraan politik baru bagi Jokowi pasca purna tugas sebagai Presiden RI.

Hal itu mengingat Jokowi berbeda dengan dua mantan presiden terdahulu yakni Megawati Soekarnoputri masih mengendalikan PDIP dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang masih mengendalikan partai politik setelah lengser.

“Jokowi bukan siapa-siapa di PDIP setelah dia lengser, karena PDIP praktis masih dikuasai Megawati.

Oleh karena itulah Jokowi perlu sebuah partai politik sebagai tempatnya berlabuh setelah lengser,” ujar Ginting.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News