DPRD DKI Jakarta Nilai Kurang Tepat Jika Ojol dan Toko Online Dikenakan Pajak

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya Soesatyo menilai wacana penerapan pajak untuk ojek online dan toko online kurang tepat.

Pasalnya, kata dia, para pengemudi ojek online merupakan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Jikapun pajak ini dibebankan ke pengguna ojek online tentunya ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga berimbas pada para pengemudi," kata Dimaz di DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Sedangkan untuk penerapan pajak ke toko online, Dimaz melihat juga dengan kondisi perekonomian saat ini yang baru pulih dari pandemi rasanya kurang tepat.

"Dalam pengenaan pajak untuk toko online ini juga sedikit susah monitoring dan controlingnya karena toko online ini kan tidak memiliki domisili dan bisa berada bukan di Jakarta," ujar anggota Fraksi Partai Golkar itu.

Karenanya, ia menilai wacana penerapan pajak kepada ojol dan toko online itu sebaiknya tak dilanjutkan.

"Efektif atau tidaknya berbicara menambah tentu pemasukan pajak akan bertambah dengan ada pengenaan pajak terhadap hal baru, namun saya pikir kurang bijak dilakukan," kata Dimaz.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat membuat regulasi pengenaan pajak dari layanan ojek online dan toko online.

Pemprov DKI menilai pendapatan dari aplikasi online tersebut membawa dampak positif bagi pendapatan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan, pemerintah daerah telah mengundang operator jasa dan juga menghubungi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News