Pilpres 2024

Ganjar Yakin JK Tak Akan Memilihnya, Eks Wapres SBY dan Jokowi Jelaskan Posisinya di Pilpres 2024

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo meyakini Wapres ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla tak akan memilihnya di Pilpres 2024.

Elga Hikari Putra/TribunJakarta.com
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat berkunjung ke kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo meyakini Wapres ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla tak akan memilihnya di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menyambangi kediaman eks wapres era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi periode pertama.

Kendati begitu, Ganjar tak mempermasalahkannya mengingat itulah proses demokrasi.

Yang terpenting, bagi dia, pemilu dapat berjalan baik dan persatuan harus terus dijaga.

"Nilai persatuan bangsa musti dijaga. Saya mengapresiasi beliau (JK) tapi beliau sampaikan pilihan boleh beda.

Barangkali rasa-rasanya pilihannya Pak JK juga akan beda dengan saya," kata Ganjar sambil menatap ke arah JK yang berada di sampingnya.

"Tapi kalau nanti dukung saya juga boleh pak," ujar Ganjar melanjutkan yang disambut tepukan pundak oleh JK.

Dalam kesempatan itu, JK pun menjelaskan posisinya di Pilpres 2024.

JK menegaskan tak akan berpihak kepada salah satu paslon. Ia mengaku akan netral soal dukungannya.

Ia menyebut posisinya saat ini sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) mengharuskannya untuk bersikap netral.

"Saya ini ketua PMI, PMI harus netral jadi tidak bisa menjadi TPN," kata JK.

Dalam pertemuannya dengan Ganjar, JK mengaku membahas banyak hal, termasuk menyinggung soal peran aparat pemerintahan hingga TNI-Polri untuk melaksanakan pemilu dengan netral.

"Karena sumpah para aparat agar taat kepada Undang-Undang dan akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Semua diucapkan oleh pejabat tingkat apapun," kata JK.

Karenanya, ujar JK, jika pada praktiknya para aparatur negara itu melanggar sumpahnya maka akan ada konsekuensi yang harus diterima, baik secara hukum dan agama.

"Keinginan kita, negara harus  baik ke depan," kata JK.

Menurut JK, tidak mungkin Indonesia akan baik-baik saja ke depan jika saat ini situasi tidak baik.

"Apabila diberikan contoh yang tidak baik di 2024, maka ketidakadilan di tahun-tahun berikutnya," ujar JK.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved