Banyak Relawannya Dilarang Naik karena Pakai Kaos Partai, PKS Protes Aturan Transjakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Politisi PKS yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli memprotes aturan PT Transjakarta terkait protokol layanan pelanggan selama Pemilu 2024.

Pasalnya, Taufik banyak mendapatkan laporan dari sejumlah relawan PKS yang ditolak untuk naik Transjakarta karena mereka mengenakan kaos partai tersebut.

Hal itu terjadi saat para relawan PKS hendak naik Transjakarta usai menghadiri apel siaga di Cibubur, Jakarta Timur pada Sabtu (23/12/2023).

Akibatnya, kata Taufik, para relawan itu harus mengenakan jaket untuk menutupi kaos partai yang mereka kenakan.

Para relawan perempuan yang tak membawa jaket pun terpaksa memasukan kaosnya ke dalam rok agar logo PKS yang ada di kaos mereka tak terlihat.

Taufik kemudian menyoroti kebijakan yang dikeluarkan Transjakarta dalam Pemilu 2024.

Sebagian besar ia mengapresiasi adanya kebijakan tersebut.

Diantaranya mengenai larangan kampanye politik di dalam lingkungan Transjakarta kemudian soal larangan pemasangan alat peraga kampanye di Transjakarta.

Namun dia merasa keberatan jika pakaian masuk dalam kategori alat bahan kampanye pemilu yang dilarang di Transjakarta.

"Saya tanya deh ya, pakaian itu yang melekat di tubuh seseorang yang kemudian mau naik Transjakarta, itu bagaimana ya?," kata Taufik, Minggu (24/12/2023).

Taufik kemudian mencontohkan jika para capres cawapres maupun tokoh politik yang berlaga di Pilpres 2024 ingin naik Transjakarta, apakah aturan tersebut yakni larangan untuk mengenakan kaos partai juga akan berlaku.

"Apalagi capres sendiri, mukanya saja sudah termasuk alat peraga kampanye.

Jadi ya direvisi lah aturannya, terutama yang soal pakaian. Ini kan hal yang biasa apalagi kan ini dalam masa kampanye," kata Taufik.

Menurut Taufik, di saat ini yang merupakan masa kampanye Pemilu tentunya bakal banyak relawan yang melakukan mobilisasi dengan transportasi umum, salah satunya menggunakan Transjakarta.

Jadi, menurutnya, selagi mereka hanya sekadar mengenakan pakaian parpol, apalagi dalam kategori sopan, tentu tak perlu dilarang.

"Saat ini rakyat sedang banyak kegiatan di luar, sedang kampanye. Dan mereka kan membayar pajak dan pajaknya itu digunakan juga untuk membiayai Transjakarta,"

"Apalagi kan Transjakarta mau mendapatkan penumpang yang banyak," kata Taufik.

Sebagai informasi, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memastikan bakal memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang sengaja memasang stiker atau alat peraga kampanye (APK) di seluruh armada bus dan halte.

Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yusa bahkan menyebut bakal melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu.

“Bila ditemukan pengguna jasa atau orang yang melakukan penempelan secara diam-diam, maka akan diberikan sanksi dan dilaporkan ke pihak Bawaslu,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/12/2023).

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini juga mengajak seluruh pengguna Transjakarta menjaga dan merawat seluruh armada bus dan fasilitas lainnya milik Transjakarta.

“Para pelanggan juga bisa melapor kepada petugas kami apabila melihat penempelan atau alat peraga kampanye, itu effort yang bisa kami lakukan,” ujarnya.

Welfizon pun menegaskan netralitas Transjakarta dalam menyambut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan 14 Februari 2024 mendatang.

Bahkan, seluruh jajaran direksi hingga operator Transjakarta juga telah menandatangani pakta netralitas Pemilu 2024.

“Kami ini melayani publik, jadi harus dipastikan semua berkontribusi untuk menjaga netralitas di Transjakarta,” tuturnya.

Baca artikel menarik lainnya di Google News.