Eks Tim Mawar Klaim Prabowo Bawa Militer Indonesia Peringkat 13 dari 137 Negara, Cek Faktanya

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR REBO - Eks anggota Tim Mawar Kopassus, Fauka Noor Farid menyoroti penilaian kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang dilontarkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat Capres Pemilu 2024.

Pada debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik yang digelar Minggu (7/1/2024) lalu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberi nilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan angka 5. 

Sedangkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan, memberikan angka 11 dari 100.

Ia pun menilai bahwa angka yang diberikan kedua kandidat capres itu tak tepat.

Hal ini mengacu pada pencapaian Militer Indonesia yang kini berhasil menduduki peringkat cukup baik dari beberapa negara lain.

"(Militer) Kita sekarang peringkat 13 dari 137 negara. Di Asia peringkat 8 dari 45 negara, peningkatan. Jadi penilaian Anies dan Ganjar tendensius dan tak berdasar,” kata Fauka, Rabu (10/1/2024).

Menurutnya, selama Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan tidak ada gangguan keamanan dari asing yang membahayakan kedaulatan Indonesia karena kekuatan militer terus meningkat.

Dia mencontohkan, coast guard atau patroli laut penjaga perairan Indonesia yang sebelumnya sempat menggunakan peluru karet saat bertugas kini sudah menggunakan senjata.

“Coast Guard kita kini dipersenjatai pakai Kaliber 12,7. Bukan lagi peluru karet. Artinya makin sangar dan gagah. Makanya kita semakin kuat dan kokoh menjaga kedaulatan,” ujarnya.

Fauka juga menanggapi penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan yang dalam debat disebut untuk membeli Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista) bekas.

Fauka menyebut, dalam pembelian Alutsista yang menjadi perkara bukan sekadar masalah bekas 

Melainkan, masa pakai dari alat tersebut apakah masih layak digunakan atau tidak.

Di samping itu, pertimbangan lama waktu pengadaan barang juga perlu diperhatikan.

"Itu sudah dijelaskan pak Prabowo. Bukan berarti enggak bisa beli baru, tapi kalau beli baru prosesnya lama. Sementara butuh kapal dan pesawat perang untuk menjaga kedaulatan," tuturnya.