Profil Pj Gubernur DKI Heru Budi yang Enggan Sanksi Gibran: Dekat Jokowi, Berpeluang di Pilkada 2024

TRIBUNJAKARTA.COM - Pj Gubernur DKI Jakarta menjadi sorotan sekaligus sasaran kritik karena enggan menyanksi Gibran Rakabuming.

Cawapres nomor urut 2 itu diputus bersalah oleh Bawaslu Jakarta Pusat dalam aksinya bagi-bagi susu di area CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (3/12/2023) silam.

Ketentuan yang dilanggar adalah Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Bawaslu pun merekomendasikan agar Pemprov DKI menjatuhkan sanksi kepada Gibran sejak 22 hari lalu.

Namun hingga kini, Heru Budi sebagai orang nomor satu di Jakarta, enggan menindaklanjutinya.

Bahkan saat Heru Budi dicecar wartawan tentang sanksi Gibran pada Rabu (24/1/2024) lalu, dia bungkam dan melengos pergi begitu saja.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah melihat Heru Budi ketakutan berhadapan dengan Gibran yang tidak lain putra Presiden Jokowi.

Trubus membaca Heru Budi ingin mengamankan jabatannya sebagai penjabat di Jakarta.

Sebab, Heru Budi diangkat oleh Jokowi dan bisa kapan saja dicopot dengan alasan kinerja.

"Jadi, saya melihatnya Pak Heru seperti melindungi, tapi dia juga ingin selamat dari jabatannya,” kata Trubus, Jumat (27/1/2024).

Lantas siapa sebenarnya Heru Budi ini.

Profil

Heru Budi Hartono sudah malang melintang di pemerintahan Jakarta. Ia lama berkarir di Pemkot Jakarta Utara mengemban berbagai jabatan.

Sejak kecil, Heru Budi memang berada di Jakarta. Namun, Heru Budi tercatat pernah bersekolah di Pakistan dan Belanda.

Riwayat Pendidikan

• SDN 8 Jakarta Pusat dan 3 tahun menjadi siswa SD di Pakistan (1971–1977)
• SMP PSKD I Jakarta Pusat (1977–1981)
• SLTA Kerajaan Belanda (Den Haag) (1981–1984)
• S1 di Universitas Krisnadwipayana (1984–1990)
• S2 di Universitas Krisnadwipayana (1995–1998)

Dekat Jokowi

Heru Budi mengawali karirnya sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993.

Dari tahun ke tahun, karier Heru Budi Hartono terus menanjak dengan menduduki sejumlah posisi kepala bagian.

Tahun 2013, Heru Budi Hartono sempat menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta.

Jabatan itulah yang akhirnya mendekatkan Heru Budi Hartono dengan Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Karier Heru Budi Hartono kian moncer. Tahun 2014, Heru Budi Hartono ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

Namun, jabatan itu hanya Heru Budi Hartono emban selama setahun. Tahun 2015, Heru Budi Hartono kembali ke Pemprov DKI dan menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Memiliki pengalaman panjang di dunia birokrasi Jakarta membuat Haru Budi dekat dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menjadi Gubernur DKI setelah Jokowi menjadi Presiden pada 2014.

Saking dekatnya, Heru Budi Hartono nyaris dipinang Ahok sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pada Pilkada DKI 2017 lalu, Ahok mulanya hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI melalui jalur independen.

Namun, Bupati Belitung Timur itu akhirnya maju lewat jalur partai politik berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

Kedekatan Heru Budi dengan Jokowi berlanjut. Pada 2017, dia diangkat menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) hingga kini.

Terkini, Heru Budi dipilih Jokowi untuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan sejak Oktober 2022 lalu sampai Pilkada 2024 pada November mendatang.

Berpotensi Maju Pilkada DKI

Heru Budi sendiri berpeluang menjadi gubernur terpilih dengan mengikuti Pilkada DKI 2024 mendatang.

Survei Nusantara Strategic Network (NSN) pada awal 2023 lalu menempatkan elektabilitas Heru Budi tertinggi di antara sejumlah kandidat lain yang berpotensi berlaga di Pilkada DKI 2024.

Hasil survei menunjukkan nama Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memperoleh elektabilitas tertinggi dengan 22,5 persen.

Heru mengalahkan sejumlah nama besar seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Ridwan Kamil mendapat elektabilitas 17,5 persen, Gibran Rakabuming Raka 10,3 persen, dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie 7,0 persen.

Nama-nama lain adalah walikota Bogor Bima Arya Sugiarto (1,5 persen), Bupati Tangerang dan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar (1,3 persen), dan anggota DPR dari Nasdem Ahmad Sahroni (1,0 persen).

NSN melakukan survei pada 21-28 Februari 2023 dengan 400 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta. Metode survei adalah multistage random sampling.

Margin of error survei kurang lebih 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News