Pilpres 2024

Marak Petisi Dari Guru Besar Perguruan Tinggi, Presiden PKS : Situasi Negeri Ini Tidak Ideal

Presiden PKS merespons maraknya petisi dari guru besar perguruan tinggi mengkritis pemerintahan Presiden Jokowi.

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Jaisy Rahman Tohir
Yusuf Bachtiar/TribunJakarta.com
Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat dijumpai di Kampanye Akbar di Lapangan Serbaguna Bekasi Timur, Kota Bekasi. 

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, merespons maraknya petisi dari guru besar perguruan tinggi mengkritis pemerintahan Presiden Jokowi.

Dijumpai saat hadir dalam kampanye akbar PKS Kota Bekasi di Lapangan Serbaguna, Bekasi Timur, Sabtu (3/2/2024), Syaikhu mengatakan, petisi tersebut merupakan ekspresi dari kalangan akademisi melihat situasi negeri. 

"Saya kira itu adalah bagian dari ekspresi masing-masing guru besar universitas dalam rangka merespons situasi di negeri ini yang hari ini mungkin banyak hal-hal yang tidak ideal," kata Syaikhu. 

Pemerintah lanjut Syaikhu, harusnya dapat mendengarkan petisi itu dan melakukan introspeksi diri situasi kembali ke tatanan yang ideal. 

"Harusnya para pemangku kepentingan yang disebut dalam petisi itu introspeksi dan memperbaiki diri agar situasi negeri ini betul-betul kembali pada tatanan yang ideal," jelas dia. 

Petisi yang disampaikan guru besar sejumlah perguruan tinggi kata Syaikhu, telah melalui pemikiran yang matang sehingga memiliki dasar yang kuat. 

"Sudah dipikirkan secara matang, jadi dengan satu petisi ini pun sudah mempresentasikan kondisi negeri ini yang sedang tidak baik-baik saja atau tidak kondusif," kata Syaikhu. 

Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat dijumpai di Kampanye Akbar di Lapangan Serbaguna Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat dijumpai di Kampanye Akbar di Lapangan Serbaguna Bekasi Timur, Kota Bekasi. (Yusuf Bachtiar/TribunJakarta.com)

Guru besar dan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), membuat petisi yang diberi nama Bulaksumur. 

Petisi tersebut berisi kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana telah terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang dari prinsip moral demokrasi. 

Setelah petisi Bulaksumur, sejumlah guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyampaikan kritik serupa terhadap pemerintah. 

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved