Pemilu 2024
TPN Bikin Tim Khusus Siap Bongkar Kecurangan Pemilu 2024: Wanti-wanti Bakal Ada "Ledakan" Besar
Benny Ramdhani mengatakan pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk membongkar kecurangan Pemilu 2024.
Penulis: Gerald Leonardo Agustino | Editor: Siti Nawiroh
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino
TRIBUNJAKARTA.COM, KELAPA GADING - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Benny Ramdhani mengatakan pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk membongkar kecurangan Pemilu 2024.
Benny juga mewanti-wanti bakal ada "ledakan" besar yang disiapkan tim khusus tersebut.
"Yang pasti kan tim khusus sudah dibentuk, saya yakinkan, ini bukan kejutan, akan ada ledakan," kata Benny di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (19/2/2024).
Benny masih enggan menjelaskan apa yang dimaksud "ledakan" tersebut.
Namun, Benny memastikan "ledakan" yang disiapkan tim khusus berkaitan dengan kejahatan pemilu yang dianggapnya terstruktur, sistematis, dan masif.
"Ledakannya apa? Apa yang akan diledakkan? Nanti kita serahkan kepada tim khusus yang akan membuka. Yang pasti kejahatannya sudah bisa dikategorikan terstruktur, sistematis, dan masif," kata Benny.
Politikus Partai Hanura itu lantas mengungkap temuan intimidasi-intimidasi yang dilakukan oknum tertentu untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres peserta pemilu.
Bahkan, ungkap Benny, ada kepala desa yang sampai diancam akan diperkarakan jika tidak memilih pasangan capres-cawapres tertentu.
"Bagaimana bisa rakyat mengalami intimidasi? Bagaimana bisa kepala desa diancam? Jika tidak mendukung pasangan tertentu maka dia akan diperkarakan terkait pengelolaan anggaran dana desa," ucap Benny.
Adapun saat ini TPN Ganjar-Mahfud sudah berkoordinasi dengan Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk mengajukan langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan kecurangan pemilu.
Benny juga tak menutup kemungkinan tim sukses dari paslon 01 dan 03 akan melakukan penolakan hasil pemilu yang pada akhirnya menimbulkan aib demokrasi.
"Langkah politik, itu akan ditentukan oleh ketua umum partai politik, misalnya bisa mengarah kepada penolakan hasil Pilpres 2024. Anda bisa bayangkan kalau dua kontestan menolak hasil Pilpres, ini aib demokrasi," jelas dia.
Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.