Belum Diumumkan KPU, Golkar Sudah Minta 5 Kursi Menteri ke Prabowo, 3 Partai KIM Bereaksi

TRIBUNJAKARTA.COM - Saat hasil Pilpres 2024 masih dalam penghitungan KPU, Golkar sudah meminta jatah menteri ke pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu memang digadang-gadang akan menang, berdasarkan hasil quick qount dan hasik rekapitulasi di tingkat kota dan provinsi.

Namun, kubu lawannya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD merasa Pilpres 2024 belum selesai.

Terlebih, pihak pasangan nomor 1 dan 3 itu hendak menggugat dugaan kecurangan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun keyakinan Golkar di atas dua kubu tersebut.

Ketua umum partai beringin, Airlangga Hartarto merasa berkontribusi besar atas kemenangan Prabowo-Gibran.

Dengan begitu, dia merasa Golkar berhak paling sedikit lima kursi menteri di kabinet.

Airlangga  bahkan sampai bawa argumen matematika perolehan suara dlam mengutarakan permintaannya itu.

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah."

"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," kata Airlangga saat buka puasa bersama Partai Golkar di Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).

Sontak, pernyataan Airlangga membuat sejumlah partai KIM, turut berkomentar.

PAN 

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengungkapkan dirinya enggan komentari Golkar minta jatah 5 menteri jika Prabowo-Gibran menangi Pilpres 2024.

Menurutnya, saat ini PAN dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tengah menunggu hasil resmi dari KPU. Serta jika ada gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

"Soal Partai Golkar saya harus menahan diri tidak mau mengomentari karena itu urusan rumah tangga Golkar sendiri. Kami tidak mau berkomentar," kata Viva Yoga dihubungi Minggu (17/3/2024).

"Kami juga masih menunggu rapat pleno KPU. Jika ada gugatan kita masih menunggu di Mahkamah Konstitusi. Partai Amanat Nasional bersama TKN masih fokus itu," tegasnya.

Viva Yoga mengungkapkan bahwa soal pemilihan menteri nantinya sepenuhnya hak prerogatif presiden terpilih.

"Kalau soal kabinet itu terserah kepada presiden dan wakil presiden saja," jelasnya.

PSI

Sementara itu, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cheryl Tanzil mengungkapkan partainya saat ini tengah fokus perhitungan suara di KPU.

Cheryl juga menuturkan, jatah menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

"Kami masih fokus jaga suara di KPU. Urusan kabinet hak prerogatif presiden," kata Cheryl dihubungi Minggu (17/3/2024).

Demokrat

Senada dengan pihak PSI, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengungkapkan pihaknya juga tengah menunggu hasil perhitungan suara Pileg dan Pilpres 2024 di KPU.

"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet," kata Kamhar dihubungi Minggu (17/3/2024).

Meski begitu, Kamhar juga mengingatkan proporsi dan pengisi kursi menteri sepenuhnya merupakan menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024.

"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," jelasnya.

Ia menegaskan, partainya taat azas, menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. 

"Pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU. Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi," kata Kamhar.

"Termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi. Namun sekali lagi terkait komposisi kabinet, merupakan hak prerogatif presiden," tegasnya.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News