Masih Berjuang Gugat Pilpres di MK, Anies Tanggapi Surya Paloh Beri Selamat ke Prabowo

TRIBUNJAKARTA.COM - Saat pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menolak hasil Pilpres 2024, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh justru memberi selamat kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai pemenang.

Sikap beda jalan antara pasangan capres-cawapres dan partai pengusungnya itu dipampang ke publik sesaat setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi pada Rabu malam (21/3/2024).

Anies menanggapi sikap Surya Paloh, sosok yang juga pertama kali meminang dirinya sebagai capres itu. 

Sikap NasDem

Surya Paloh menyampaikan bahwa NasDem menerima hasil Pemilu baik dalam Pileg maupun Pilpres. 

Meski terdapat berbagai catatan, evaluasi hingga gugatan yang dilayangkan sejumlah pihak, Partai NasDem tetap menerima hasil pemilu 2024. 

"Partai NasDem menyatakan menerima hasil Pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang lalu baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden," kata Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam (20/3/2024). 

Paloh juga memberikan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif 2024 beserta dengan ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah bertarung dalam pemilihan presiden 2024. 

Mewakili partainya, Surya juga mengucapkan selamat kepada pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

"Partai NasDem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024," ucapnya. 

Anies Ogah Beri Selamat

Sementara, Anies tidak mau mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Markas Pemenangan AMIN, Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

“Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja. Protokol teantang ucapan tidak ucapan bukan di situ,” kata Anies.

Subtansi yang dimaksud Anies yakni proses Pilpres yang menekankan pada kejujuran dan keadilan.

Dengan begitu hasilnya pun akan mendapat legitimasi yang baik dari masyarakat.

“Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki dan harapannya mutu nanti kita akan lebih baik,” ujar dia.

“Saya tegaskan sekali lagi proses dan hasil sama-sama penting karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula,” imbuhnya.

Anies menambahkan tanpa adanya kejujuran pada setiap proses penyelenggaraan Pilpres maka legitimasi calon yang terpilih bisa menimbulkan keraguan. 

“Maka kita menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan dan disaksikan oleh beberapa banyak media pun menyaksikan dari mulai aspek kebijakan, aturan, sampai eksekusi ada banyak problem,” ucapnya.

“Kita ingin agar itu semua dikoreksi. Supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi,” pungkas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Anies Tanggapi Paloh

Sementara itu, Anies menanggapi sikap Surya Paloh.

Bagi eks Gubernur Jakarta 2017-2022 itu, Paloh sebagai pimpinan partai, memiliki hak tersendiri dalam bersikap.

"Terkait dengan sikap, kami semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik (parpol) memiliki hak konstitusional. Dan parpol juga memiliki sikap yang harus dihormati," kata Anies pada kesempatan sama, dikutip dari WartaKota.

Anies hanya berharap praktik demokrasi di Indonesia ke depannya bisa lebih baik.

"Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kami juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita lebih baik," pungkas Anies.

Timnas AMIN Gugat ke MK

Tim Hukum Nasional Timnas AMIN, sudah menyampaikan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (21/3/2024).

Ketua Umum Tim Hukum Timnas AMIN Ari Yusuf Amir mengatakan banyak hal yang mereka sampaikan dalam permohonan ini.

"Banyak sekali terjadi pengkhianatan konstitusi yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif," ujarnya. 

Arif Yusuf mengklaim Tim Hukum AMIN ini terdiri ribuan pengacara dari 33 provinsi.

Namun mengingat tempat yang terbatas, pihaknya hanya mendaftarkan 190 pihak sebagai kuasa hukum.

MK telah membuka layanan penerimaan pengajuan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News