Pilpres 2024

Profil dan Kekayaan 6 Pj Gubernur yang Disebut Hakim MK Punya Masalah Netralitas di Pilpres 2024

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra menyebut enam Penjabat atau Pj Gubernur bermasalah dengan netralitas pada Pilpres 2024.

|
Tribun Network
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Pj Gubernur Sumut Hassanudin, Pj Gubernur Kalbar Harisson, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana dan Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. 

Selang setahun kemudian, Heru menduduki jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

Yang paling mencuri perhatian yakni ketika Heru Budi Hartono hampir dipilih Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi wakilnya di Pilkada Jakarta 2017 lalu.

Kala itu dia nyaris dipinang Ahok yang sempat ingin maju di Pilkada Jakarta melalui jalur independen.

Namun, usai Ahok memutuskan maju melalui jalur partai politik, Heru batal mendampingi sebagai cawagub DKI.

Akhirnya Ahok memilih berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

Heru dinilai dekat dengan Basuki maupun dengan Joko Widodo saat Presiden masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Usai tak dipilih Ahok sebagai cawagub pendampingnya, Heru Budi Hartono yang menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta kemudian mendaftar sebagai Kasetpres di tahun 2017 dan mengemban jabatan itu sampai saat ini.

Selain soal profil dan latar belakang karirnya, yang menarik disimak dari para calon yang diprediksi bakal menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies ialah mengenai total kekayaannya.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan terakhir pada7 Maret 2023/Periodik-2022, tercatat total kekayaan Heru mencapai Rp 31.987.685.032 atau Rp31,9 miliar.

Sebagain besar harta Heru Budi berupa bidang tanah sebesar 22.270.346.868. Sedangkan kendaraannya berupa motor gede dan beberapa mobil nilainya Rp 1.303.336.200.

Selebihnya harta Heru Budi berupa harta bergerak, kas dan setara kas serta surat berharga.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar

Al Muktabar merupakan sekretaris daerah Banten yang kini menjabat sebagai PJ Bupati Banten menggantikan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy yang lengser pada 12 Mei 2022.

Mengutip TribunBanten, Al Muktabar menempuh pendidikan S1 di jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu dan lulus tahun 1989.

Ia lantas melanjutkan studi S2 di jurusan Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (UGM) dan meraih gelar magister pada 1996. Gelar magister juga diraih Muktabar dari Polytechnic Institute of New York tahun 1998.

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar saat membuka langsung vaksin PMK merek Aftopor asal Prancis yang mendarat di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Senin (4/7/2022). Saat ini ribuan hewan ternak di Banten terinfeksi PMK.
Pj Gubernur Banten, Al Muktabar saat membuka langsung vaksin PMK merek Aftopor asal Prancis yang mendarat di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Senin (4/7/2022). Saat ini ribuan hewan ternak di Banten terinfeksi PMK. (Ega Alfreda/TribunJakarta.com)

Sementara, gelar doktor diperolehnya tahun 2004 dari program studi Administrasi Negara Universitas Padjadjaran, dan tahun 2006 dari The Florida State University.

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved