Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Sebut Keppres IKN Terbit Setelah HUT ke-79 RI
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, Keppres soal pemindahan ibu kota negara kemungkinan baru akan terbit setelah HUT ke-79 RI.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, Keputusan Presiden (Keppres) soal pemindahan ibu kota negara kemungkinan baru akan terbit setelah HUT ke-79 RI.
Hal ini disampaikan menyusul belum diterbitkannya Keppres tersebut oleh Presiden Joko Widodo.
Padahal, Presiden Jokowi sebelumnya telah menandatangani UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada 27 April lalu.
“Ya mungkin saja (terbit setelah HUT ke-79 RI),” ucapnya singkat, Rabu (31/7/2024)
Heru yang juga Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini bilang, saat ini baik pemerintah pusat dan Pemprov DKI masih tengah mempersiapkan perayaan HUT RI yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus.
Pasalnya, tahun ini peringatan HUT RI bakal dilaksanakan di Jakarta dan juga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Saat ini kami fokus mengurusi, konsentrasi dulu untuk menyukseskan penyelenggaraan 17-an di IKN. Di dua lokasi ya, IKN dan Jakarta,” ujarnya.
Sebagai informasi tambahan, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meneken UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada 25 April lalu.
Meski aturan tersebut sudah diterbitkan Presiden Jokowi, Jakarta saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara.
Merujuk pada Pasal 63 UU tersebut dijelaskan bahwa Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara sampai penetapan Keppres terkait pemindahan ibu kota.
Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa pelaksanaan pemindahan ibu kota negara akan dilakukan secara bertahap.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.