Masih Ada Anak Putus Sekolah karena Ekonomi di Jakarta, Ini Tanggapan Gubernur Pramono

TRIBUNJAKARTA.COM - Masih ada anak putus sekolah karena urusan ekonomi di  Jakarta. Gubernur Jakarta, Pramono Anung pu memberikan tanggapannya.

Fenomena putus sekolah itu didapati Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim di wilayah Kecamatan Cengkareng dan Kalideres, Jakarta Barat.

Lukmanul mengatakan, ada 48 anak putus sekolah hanya di Kelurahan Duri Kosambi.

"Jadi ini fenomena gunung es di DKI Jakarta soal anak-anak putus sekolah," kata dia di Duri Kosambi, Cengkareng, Kamis (14/8/2025).

“Yang paling banyak dari Kosambi. Total ada 48 anak, sebagian besar masih SD, sebagian lainnya menuju SMP,” tambahnya.

Lukmanul mengatakan, dari hasil penelusuran timnya, penyebab utama anak-anak ini putus sekolah adalah faktor ekonomi keluarga. 

Banyak dari mereka merupakan anak yatim dengan orangtua yang menganggur, sehingga tidak mampu membiayai pendidikan.

“Sebagian besar orang tua mereka memang tidak mampu secara ekonomi. Ada yang yatim juga. Yang miris, mereka belum mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti KJP,” ujarnya.

Lukmanul menyoroti masih banyaknya anak yang belum tersentuh bantuan pendidikan meski anggaran KJP DKI Jakarta mencapai triliunan rupiah.

“Kalau tidak keliru, anggaran subsidi KJP tahun 2026 sekitar Rp3,4 triliun. Tapi ternyata masih ada yang belum dapat,” tambahnya.

Terkait langkah lanjutan, Lukmanul menyebut pihaknya akan mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menyekolahkan kembali anak-anak tersebut. Penyesuaian akan dilakukan berdasarkan usia.

“Nanti kita sarankan ke Pemda, dilihat usianya. Kalau usianya sudah 12 tahun tapi masih kelas 1 SD kan tidak cocok."

"Jadi bisa ke sekolah paket. Tapi pemerintah daerah yang akan mengatur. Tugas kami hanya menyampaikan bahwa ini masalah serius,” jelas Lukmanul.

Ia juga menyoroti program sekolah swasta gratis yang disebut belum merata. Di wilayah seperti Kosambi dan Semanan, fasilitas ini belum dirasakan masyarakat.

“Sekolah gratis itu bagus, tapi harusnya pemerintah riset dulu. Di mana saja daerah padat penduduk yang butuh sekolah. Jangan sampai ada program gratis tapi daerahnya nggak dapat,” tegasnya.

Tanggapan Pramono