Heru Budi Jamin Paskibraka Putri Tetap Bisa Gunakan Jilbab Saat Upacara HUT ke-79 RI

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjamin, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri tetap dapat mengenakan jilbab saat menjalankan tugas mengibarkan bendera pada 17 Agustus mendatang.

Hal ini disampaikan Heru Budi menanggapi polemik soal belasan Paskibraka putri yang melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Adik-adik putri harus sebagaimana mereka ketika mendaftar, bila menggunakan jilbab ya tetap gunakan itu. Besok tanggal 17 Agustus, saat melakukan pengibaran bendera ya tetap menggunakan (jilbab) sebagaimana saat mereka mendaftar,” ucapnya, Kamis (15/8/2024).

Sebelum kembali ke Jakarta pada Rabu (14/8/2024) kemarin, Heru mengaku sempat memantau latihan Paskibraka di IKN.

Dari hasil pantauannya, beberapa Paskibraka putri sudah mengenakan hijab kembali.

“Kemarin saat persiapan gladi bersih pertama di IKN, Paskibraka yang putri tetap menggunakan jilbab,” ujarnya.

Meski demikian, Heru mengaku tak tahu bila ada 18 Parkibraka putri yang melepas jilbabnya saat pengukuhan.

Pasalnya, Heru yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tak mengikuti sepenuhnya kegiatan Paskibraka.

“Kalau saat pengukuhan saya enggak tahu, itu tanya BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila),” tuturnya.

Adapun kabar 18 calon Paskibraka putri lepas jilbab saat pengukuhan di IKN, ramai menuai protes dari sejumlah masyarakat.

Ketua Umum Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Gousta Feriza sangat menyayangkan kejadian ini, dan meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan klarifikasi.

Menurut Gousta, kejadian ini sudah menimbulkan gejolak di berbagai daerah.

Oleh karenanya, PPI Pusat memberikan sikap menolak tegas kebijakan yang melarang Paskibraka putri mengenakan jilbab.

"Tentunya BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," kata Gousta, (14/8/2024).