Timses Dharma-Kun Salahkan KPU soal Ramai Pencatutan KTP, Singgung Anggaran hingga SILON

TRIBUNJAKARTA.COM - Tim sukses (timses) pasangan independen Pilkada Jakarta 2024 Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, menyalahkan KPU soal ramai dugaan pencatutan KTP menjadi syarat dukungan.

Menurut, anggota timses Dharma-Kun, Ikhsan Tualeka, sistem pendaftaran calon independen terlalu rumit.

"Situasi ini sudah kami prediksi sebelumnya. Di mana ada masyarakat yang kemudian merasa bahwa mereka dicatut."

"Karena kita melihat bahwa sistem Pemilu pada tahun ini yang menyertakan calon independen ini terlalu, apa namanya sebenarnya, complicated (rumit)," kata Ikhsan di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin (19/8/2024).

Ikhsan menyontohkan kerumitan yang dimaksud, pasangan calon (paslon) harus mengunggah syarat dukungan, salah satunya berupa ratusan ribu KTP ke aplikasi sistem informasi pencalonan (SILON).

"Pertama kita bisa melihat dari waktu, di mana kita mendaftar lalu kemudian dikasih ruang untuk mengupload data kita di SILON."

"Bayangkan kita harus mengupload lebih dari 600 ribu KTP di rentang waktu kurang dari seminggu."

"SILON juga punya keterbatasan secara sistem hanya bisa 200 ribu per upload. Jadi itu juga menjadi kendala tersendiri," ujarnya.

lihat foto

Dengan alasan keterbatasan waktu dan banyaknya jumlah yang harus dipenuhi, timses Dharma-Kun menyerahkan proses verifikasi ke KPU.

"Kami karena tahu bahwa KPU akan melakukan rekapitulasi administrasi atau verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual."

"Sementara dukungan yang datang itu secara sporadis, kami pada prinsipnya hanya mengumpulkan data atau dukungan yang di kumpulkan oleh relawan di masyarakat."

"Kemudian itu kita upload karena kita yakin akan ada proses verifikasi administrasi yang itu kemudian akan mengoreksi bilamana atau manakala ada data-data yang kami upload itu ternyata tidak memenuhi syarat.

"Makanya semua relawan yang mengumpulkan secara spooradis itu kita upload ke silon dan kita berharap bahwa verifikasi yang dilakukan oleh KPU itu akan berjalan dengan baik dan kemudian akan mengoreksi dengan sendirinya data-data yang telah kami upload itu," paparnya.

Ikhsan menlihat KPU lebih mampu memverifikasi dukungan yang dikumpulkan pihaknya, karena memiliki anggaran dan waktu.

"Kami tahu bahwa ini akan diverifikasi karena akan diverifikasi maka tentu kami biarkan KPU yang akan memverifikasi."