Pilkada DKI 2024
Timses Dharma-Kun Salahkan KPU soal Ramai Pencatutan KTP, Singgung Anggaran hingga SILON
Timses Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, menyalahkan KPU soal ramai dugaan pencatutan KTP menjadi syarat dukungan.
"Artinya kalau kemudian ada polemik yang terjadi berarti pertama ada persoalan di dalam konteks sistem, kemudian kita juga melihat bagaimana kita semua tentu juga harus mengevaluasi bagaimana verifikasi itu dilakukan oleh KPU, karena KPU punya budget punya anggaran untuk itu punya sumber daya untuk melakukan itu untuk dan punya waktu untuk melakukan verifikasi itu," kata dia.
Seperti diketahui, Dharma-Kun sudah dinyatakan memenuhi syarat menjadi calon independen di Pilkada Jakarta 2024 dengan mengumpulkan 677.46 dukungan.
Salah satu bukti dukungan itu adalah KTP dari warga yang diunggah ke aplikasi SILON.
Setelah Dharma-Kun dinyatakan lolos, warga Jakarta ramai menyatakan KTP miliknya dicatut sebagai dukungan.
Padahal mereka tidak pernah memberikan KTP untuk mendukung calon independen.
Bawaslu Jakarta mengatakan, per Minggu (18/8/2024) malam, sudah ada ratusan warga yang mengadukan dugaan pencatutan dukungan itu.
Bahkan, keluarga Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan turut dicatut.
Tetap Beri SKĀ
Dengan adanya polemik pencatutan itu, KPU Jakarta tetap akan memberikan surat keputusan (SK) lolosnya Dharma-Kun sebagai paslon perseorangan di Pilkada Jakarta 2024.
Nantinya, SK itu akan digunakan oleh Dharma-Kun untuk mendaftar secara resmi ke KPU DKI Jakarta pada 27-29 Agustus 2024 bersamaan dengan paslon dari jalur partai politik.
"19 Agustus kan kami harus (keluarkan SK) ini tahapan nasional ya," kata Ketua Divisi Teknis Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
Dody mengatakan, tahapan pilkada harus tetap berjalan kendati saat ini tengah heboh mengenai dugaan pencatutan data dukungan dari Dharma-Kun.
Namun, pihaknya tetap membuka ruang jika nantinya Bawaslu DKI mengeluarkan rekomendasi terkait kasus Dharma-Kun ini.
Hanya saja, saat ditanyakan apakah jika nantinya rekomendasi Bawaslu baru keluar setelah SK KPU DKI keluar, Dody belum bisa memberi kepastian.
"Ya nanti dipelajari dulu, masa langsung dijawab. Nanti kita lihat rekomendasi seperti apa," kata Dody.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Rencana Pram-Rano Bangun Rusun di Atas Sekolah hingga Kantor Pemerintahan |
![]() |
---|
Megawati Beberkan Siasatnya Menangkan Pilkada Jakarta 2024 dengan Pram-Rano: 'Gua Tunjukin Silatnya' |
![]() |
---|
Tak Masuk Tim Transisi Pram-Rano, Anies dan Ahok Bakal Tetap Dilibatkan Dalam Transisi Kepemimpinan |
![]() |
---|
Pramono Anung Cium 3 Kali Tangan Megawati, Kemenangan Pilkada Jakarta Disorot di HUT PDIP |
![]() |
---|
Bukan di Tim Transisi, Pramono-Rano Bakal Jadikan Mantan Gubernur Jakarta Sebagai Konsultan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.