Berkah Putusan MK Dorong Persaingan Sengit Ahok Vs Anies di PDIP, Pengamat Jelaskan Dilema Megawati

TRIBUNJAKARTA.COM - Berkah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat ambang batas pencalonan kepala daerah mendorong PDIP ke persimpangan.

Partai banteng itu kini harus memilih calon gubernur (cagub) yang akan diusung. Sementara itu, dua nama terkuat secara elektoral mencuat.

Mereka adalah Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Anies bukan kader PDIP tapi memiliki basis kuat di Jakarta.

Sementara Ahok merupakan kader PDIP, namun massa pemilihnya tidak sekuat Anies.

Dilema PDIP itu dipaparkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, dalam analisisnya di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Rabu (21/8/2024).

Djayadi mengatakan, Ahok memang kader PDIP, namun dia tidak bisa menjadi calon wakil gubernur (cawagub) karena merupakan mantan Gubernur Jakarta.

Jika PDIP mengusung Ahok jadi Cagub, maka wakilnya pun dari PDIP.

lihat foto

Hal itu tidak memperluas kekuatan PDIP untuk melawan kekuatan besar 12 partai di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengusung Ridwan Kamil-Suswono.

"Hasil jajak pendapat atau survei, PDI Perjuangan bisa memajukan kalau kadernya sendiri ada nama Ahok."

"Tapi kalau PDI Perjuangan hanya mengajukan dari kadernya sendiri dari cagub, berarti PDIP hanya akan mengutamakan partainya sendiri dan kader-kadernya sendiri."

"Kalau kita hitung dari sisi itu, itu berarti kemungkinan PDIP menang itu lebih kecil. Iya, karena kalau Ahok hanya mengandalkan kekuatan Ahok dan PDIP," papar Djayadi.

Sementara, jika PDIP memajukan Anies sebagai cagub, dan cawagubnya dari kader PDIP, maka kekuatan politiknya menjadi lebih luas.

Megawati Soekarnoputri sebagai ketua Umum PDIP pun dibuat dilema dengan kenyataan politik paparan pemimpin LSI itu.

Dia harus memilih jagoan kader sendiri namun tak terlalu kuat, atau sosok eksternal yang memiliki basis massa besar di Jakarta.