Ditanya Soal Pendanaan Survei Pilkada Jakarta, Begini Respons Pendiri Poltracking Indonesia

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda tak menjawab tegas saat ditanyakan mengenai asal pendanaan survei Poltracking untuk Pilkada Jakarta 2024 yang kemudian dipersoalkan oleh Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Hanta mengatakan lembaganya dalam melakukan survei sama seperti halnya laboratorium politik yakni memang bisa saja menggelar survei atas pesenan pihak yang inggin menggunakan jasa mereka.

Namun, Hanta menegaskan tak ada satupun yang bisa mengintervensi terkait hasil survei yang dilakukan Poltracking.

"Soal survei Poltracking, ada yang memang bekerja sama dengan klien, juga ada yang mandiri dilakukan oleh Poltracking Indonesia, berdasarkan mengambil dari profit perusahaan tentunya," kata Hanta saat konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

"Anda (bisa) pakai jasa survei Poltracking Indonesia, tapi tidak boleh mengintervensi survei Poltracking. Itu yang bisa saya tegaskan," lanjutnya.

Menurut Hanta, dalam melakukan survei, terkait siapa yang mendanai survei bukanlah yang paling penting.

"Karena survei ribuan, kalau dikatakan biaya sendiri, itu bohong. Ya kan? Pasti dia ada dengan kerjasama. Saya (misalnya) kerjasama dengan media, televisi, dengan ini. Tapi televisi, media, tidak bisa mengintervensi hasilnya.

Tapi bisa, yuk kita mengukur elektabilitas daerah mana, isu apa dan sebagainya. Tapi angkanya, saya pastikan kami tetap objektif. Itu saya kira kredibilitas yang harus dijaga oleh lembaga survei," paparnya.

Poltracking memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi karena tak terima dengan sanksi yang dikeluarkan dewan etik Persepi.

Setelah Poltracking, menyusul dua lembaga survei lain yang juga keluar dari Persepi yakni Parameter Politik Indonesia dan Voxpol Center.

Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi menganggap hal itu menunjukkan memang ada masalah di internal Persepi.

"Artinya memang ada momentum, di mana Poltracking keluar dari Persepi, kemudian mereka juga mengikuti. Artinya apa yang kami sampaikan, setidaknya tidak terkonfirmasi hanya oleh kami di Poltracking tetapi ada lembaga lain, yang saya kira juga merasakan hal yang sama," kata Masduri.

Kemudian, Hanta menyebut bahwa pekan depan Poltracking akan memutuskan bergabung dengan asosiasi lembaga survei yang lain, dimana di Indonesia ada 6 asosiasi lembaga survei.

Hal itu dilakukan agar Poltracking bisa menggelar quick count untuk Pilkada Serentak 2024 yang bakal berlangsung pada 27 November 2024.