Atasi Kemacetan, Pengamat Sarankan Gubernur Jakarta Bikin Aplikasi Sendiri untuk Ojek Online

Djoko menyarankan siapapun Gubernur Jakarta nanti buat terobosan dengan menciptakan sendiri aplikasi ojol sehingga tak lagi dikuasai oleh swasta.

Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Siti Nawiroh
Elga Hikari Putra/TribunJakarta.com
Ilustrasi macet. Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menyarankan siapapun Gubernur Jakarta selanjutnya membuat terobosan dengan membuat sendiri aplikasi ojek online sehingga tak lagi dikuasai oleh swasta. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Masalah polusi udara yang salah satunya disebabkan dari kendaraan dan kemacetan parah turut menjadi pembahasan dalam debat pamungkas di Pilkada Jakarta 2024.

Diketahui, debat pamungkas yang digelar pada Minggu (17/11/2024) mengangkat tema Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim dengan ruang lingkup meliputi penanganan banjir, penataan permukiman, penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan.

Namun menurut Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno, salah satu usulan yang diyakini bisa turut membantu kemacetan di Jakarta dan tak dibahas oleh ketiga paslon dalam debat yakni mengenai keberadaan ojek online atau ojol.

Menurut Djoko, ojol turut menjadi penyumbang kemacetan di Jakarta.

Hal itu terlihat dari banyaknya para pengendara ojol yang seenaknya memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan demi menunggu orderan.

Djoko menyadari tak bisa menyalahkan para pengendara ojol sepenuhnya.

Sebab, mereka terkadang sampai mengabaikan aturan demi bisa mencapai target pendapatan di tengah besarnya potongan dari aplikasi tempat mereka bernaung.

"Sekarang (aplikasi ojek online) eggak peduli, mau macet, bukan urusan mereka. Yang penting mereka setiap hari dapat pemasukan," kata Djoko saat dimintai tanggapannya, Senin (18/11/2024).

Karenanya, Djoko menyarankan siapapun Gubernur Jakarta selanjutnya membuat terobosan dengan membuat sendiri aplikasi ojek online sehingga tak lagi dikuasai oleh swasta.

Nantinya, harap Djoko, potongan yang diterapkan dari Pemprov DKI selaku operator tak terlalu besar yakni di angka 5 sampai 10 persen saja namun harus bersikap tegas jika ada mitranya yang melanggar.

"Sekarang (aplikasi ojol) 20 persen potongannya, Pemda buat aplikasi sendiri saja, tapi potongannya kecil cuma 5 sampai 10 persen. Pasti dia berpindah," kata Djoko.

Untuk memastikan kualitas dari mitra ojol buatan Pemprov dan mereka bisa mendapatkan penghasilan yang cukup, Djoko menyebut juga perlu adanya pembatasan anggota.

"Sehingga nanti bisa tertib," kata Djoko.

Jaklingko Jangan Gratis

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved