Saksi RIDO dan Dharma-Kun Ogah Tanda Tangan Berita Acara, KPU Tegaskan Kemenangan Pram-Rano Sah

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Saksi pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto ogah menandatangani berita acara rekapitulasi suara Pilkada 2024 tingkat provinsi.

Bahkan, saksi RIDO sempat memutuskan walk out (WO) dari rapat pleno rekapitulasi suara yang digelar di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat.

Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya pun memastikan, keputusan saksi dari dua paslon itu tak akan mempengaruhi penetapan hasil Pilkada 2024.

“Tetap sah dan tidak mempengaruhi legitimasi proses rekapitulasi,” ucapnya, Minggu (8/12/2024).

Sesuai dengan hasil rekapitulasi, pasangan Pramono Anung-Ridwan Kamil dinyatakan menang dengan perolehan 2.183.239 suara atau setara 50,067.

Kemudian, pasangan Ridwan Kamil-Suswono berada di peringkat kedua dengan capaian 1.718.160 suara (39,4 persen).

Sedangkan, posisi terakhir ada pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang mendapat 459.230 suara (10,53 persen).

Selanjutnya, KPU DKI pun mempersilakan para paslon yang keberatan dengan penetapan hasil rekapitulasi suara di Pilkada 2024 untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para paslon pun diberikan waktu 3x24 jam setelah KPU mengumumkan penetapan hasil Pilkada Jakarta 2024.

Dody pun memastikan, KPU DKI sudah menyiapkan mempersiapkan diri untuk bertarung dalam sengketa Pilkada 2024.

“Kami sudah siapkan data dan dokumen-dokumen yang diperlukan kalau bersengketa di MK, semuanya sudah kami siapkan,” tuturnya.

Sebelumnya, rapat pleno rekapitulasi suara yang digelar KPU DKI Jakarta dengan agenda penetapan hasil Pilkada 2024 diwarnai aksi walk out dari saksi pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

Awalnya, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata sempat menanyakan kepada para saksi apakah ada keberatan dan catatan kejadian khusus terhadap hasil rekapitulasi yang dibacakannya.

Saksi RIDO yang diwakili Ramdan Alamsyah pun mengungkapkan sederet catatan kejadian khusus terkait rendahnya angka partisipasi masyarakat dan tidak adanya tindaklanjut berupa rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur.