Pilkada DKI 2024

Partai Demokrat Minta Pilkada Jakarta 2024 Diulang, Tidak Ada Legitimasi dari Warga

DPD Partai Demokrat Jakarta meminta Pilkada Jakarta 2024 diulang. DPD Demokrat menganggap tidak ada legitimasi dari warga.

Dia menilai, perbuatan KPU Jakarta telah melanggar administrasi proses pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024.

"Karena dengan secara sadar tidak melaksanakan tugasnya yaitu mengirimkan atau memberikan formulir C6 kepada warga Jakarta yang memiliki hak pilih dan cenderung membiarkan warga Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya," kata Taufik.

Diketahui, KPUD Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) meraih suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi, yakni 2.183.239 atau 50,07 persen.

Kemudian pasangan Ridwan Kamil-Suswono memperoleh 1.718.160 suara atau 39,40 persen dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 459.230 suara atau 10,53 persen.

Total pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada DKI Jakarta berjumlah 4.724.393 orang. Dari jumlah itu, surat suara sah sebanyak 4.360.629 dan surat suara tidak sah sebanyak 363.764.

Sementara itu, ada 3.489.614 warga Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya di Pilkada Jakarta.

Dharma-Kun Tolak Hasil Rekapitulasi

Sedangkan pasangan Dharma Pongrekun - Kun Wardana menolak hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Dalam rapat pleno tersebut, Pramono Anung - Rano Karno meraih suara terbanyak sebesar 50,07 persen. 

Dharma-Kun menolak tanda tangan hasil rapat pleno penghitungan suara lantaran minimnya partisipasi masyarakat dalam perhelatan Pilkada tersebut.

"Sebagaimana rekapitulasi dari kabupaten/kota kami dapat simpulkan bahwa terdapat hanya 53 persen masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari seluruh DPT, dan kami menganggap jumlah suara tidak mewakili masyarakat," ujar saksi Dharma-Kun dalam rapat pleno bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta rekapitulasi hasil suara di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

"Sehingga, kami menilai legitimasi masyarakat sangat kurang sehingga kami menganggap dan menilai jumlah suara tidak mewakili representasi masyarakat secara keseluruhan," ujarnya.

Kemudian, Dharma-Kun pun menyinggung soal suara tidak sah yang mencapai 10 persen. Diketahui, surat suara sah pada Pilkada Jakarta 2024 sebanyak 4.360.629, dan surat suara tidak sah sebanyak 363.764.

"Kedua,terdapat suara tidak sah 10 persen yang tentunya akan mempengaruhi jumlah perolehan suara," katanya.

Dia juga ikut menyoroti soal kejadian di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur dimana semestinya surat suara yang malah tercoblos untuk pasangan Cagub 03 itu. 

Semestinya juga beberapa di antaranya ada yang memilih mereka. Pada akhirnya tidak ada tindak lanjut yang lebih jelas dari kejadian itu. 

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved