Ekonom Sarankan Pemerintah Ambil Kebijakan Kreatif untuk Genjot Pendapatan Ketimbang PPN 12 Persen

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Ekonom yang juga Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat menyarankan pemerintahan Prabowo Subianto mengambil kebijakan kreatif untuk menaikkan pendapatan negara ketimbang dengan menerapkan PPN 12 persen yang mendapat penolakan rakyat.

Versi pemerintah, penerapan PPN 12 persen bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, yang diproyeksikan menambah sekitar Rp100 triliun per tahun dari sektor pajak konsumsi.

Namun, menurut Achmad, kenaikan ini diperkirakan dapat meningkatkan inflasi hingga 0,5 persen pada tahun pertama implementasi, terutama berdampak pada harga kebutuhan pokok dan barang lainnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah perlu mempertimbangkan dampak pada pengeluaran lain untuk stimulus yang mungkin diperlukan guna meredam tekanan kenaikan harga terhadap daya beli masyarakat.

Dalam konteks stimulus, pemerintah telah menyiapkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan dengan total nilai Rp445,5 triliun atau 1,83 persen dari PDB.

Rincian paket ini mencakup 15 jenis insentif fiskal dan nonfiskal, termasuk pembebasan PPN untuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, dan gula konsumsi.

"Paket ini dirancang untuk meredam tekanan inflasi akibat kenaikan PPN dan mendukung daya beli masyarakat yang rentan.

Namun, jika tidak ada kenaikan PPN, pengeluaran stimulus Rp445,5 triliun itu  tidak diperlukan, sehingga efisiensi anggaran dan keberlanjutan APBN bisa tercapai lebih kuat," ujar Achmad memaparkan analisanya, Jumat (20/12/2024).

Karenanya, ia menganggap kebijakan kenaikan PPN tampaknya kurang tepat dilakukan di tengah pemulihan ekonomi yang masih rapuh.

Bahkan, petisi online penolakan terhadap PPN 12 persen sudah ditandatangani lebih dari 100.000 warganet.

Menurut Achmad, respon terhadap petisi ini dapat menjadi ujian bagi pemerintah untuk menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi masyarakat.

"Sebagai pemerintah yang demokratis, mendengarkan suara rakyat adalah bagian integral dari tata kelola yang baik.

Kegagalan merespon secara tepat dapat menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah," tuturnya.

Karenanya, ketimbang menaikkan PPN 12 persen, Achmad menyebut ada berbagai kebijakan kreatif yang seharusnya diambil pemerintahan Prabowo.