'Vivere Pericoloso' YLBHI Sebut 5 Ada Hal Sangat Berbahaya dari Pemerintah di Sepanjang 2024

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menggunakan frasa asal Italia yakni "Vivere pericoloso" saat merangkum tindakan pemerintah 2024.

TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra
Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur (tengah) saat membeberkan catatan pemerintah sepanjang tahun 2024 di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menggunakan frasa asal Italia yakni "Vivere pericoloso" saat merangkum tindakan pemerintah selama tahun 2024.

Adapun "Vivere pericoloso" berarti bahwa hidup penuh bahaya.

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan bahwa ada lima hal situasi yang sangat berbahaya yang dilakukan pemerintah di tahun 2024 ini.

Entah itu yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan berlanjut pada era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Isnur menuturkan, situasi berbahaya yang pertama mengenai ruang hidup warga.

Dimana tanah, air dan lingkungan warga sangat mudah terancam dan tergusur serta dirusak akibat proyek pemerintah dengan alasan investasi.

"Mereka (rakyat) hidup dengan ketakutan karena datang aparat mengancam dengan kekerasan," ujarnya saat merilis catatan akhir tahun YLBHI di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Isnur kemudian membeberkan beberapa kasus yang terjadi dalam konteks ini, seperti yang terjadi di Rempang dan Teluk Bintuni.

Situasi berbahaya yang kedua, lanjut Isnur, yakni mengenai dibungkamnya ruang ekspresi warga.

Ia menyoroti beberapa upaya kriminalisasi saat aksi masyarakat sipil menyuarakan protesnya. Seperti yang terjadi saat aksi darurat demokrasi pada Agustus 2024 hingga pembakaran rumah jurnalis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

"2024 adalah ruang yang sangat berbahaya buat rakyat berekspresi. Jurnalis rumahnya dibakar. Kemudian juga terjadi penangkapan dan kriminalisasi saat aksi darurat demokrasi di 12 wilayah, itu brutal dan kami menemukan skemanya sistematis," kata dia.

Situasi berbahaya yang ketiga yakni mengenai proses pemilu yang juga digelar di tahun 2024 ini.

"Dimana aparat pemerintah digunakan untuk mengarahkan kemenangan pada dinasti. Kemudian bagaimana pengadilan MK dirusak demi kepentingan dinasti," tuturnya.

Sedangkan situasi berbahaya keempat yakni terkait menguatnya peran kepolisian dan militer dalam mengawal banyak hal.

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved