'Vivere Pericoloso' YLBHI Sebut 5 Ada Hal Sangat Berbahaya dari Pemerintah di Sepanjang 2024

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menggunakan frasa asal Italia yakni "Vivere pericoloso" saat merangkum tindakan pemerintah selama tahun 2024.

Adapun "Vivere pericoloso" berarti bahwa hidup penuh bahaya.

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan bahwa ada lima hal situasi yang sangat berbahaya yang dilakukan pemerintah di tahun 2024 ini.

Entah itu yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan berlanjut pada era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Isnur menuturkan, situasi berbahaya yang pertama mengenai ruang hidup warga.

Dimana tanah, air dan lingkungan warga sangat mudah terancam dan tergusur serta dirusak akibat proyek pemerintah dengan alasan investasi.

"Mereka (rakyat) hidup dengan ketakutan karena datang aparat mengancam dengan kekerasan," ujarnya saat merilis catatan akhir tahun YLBHI di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Isnur kemudian membeberkan beberapa kasus yang terjadi dalam konteks ini, seperti yang terjadi di Rempang dan Teluk Bintuni.

Situasi berbahaya yang kedua, lanjut Isnur, yakni mengenai dibungkamnya ruang ekspresi warga.

Ia menyoroti beberapa upaya kriminalisasi saat aksi masyarakat sipil menyuarakan protesnya. Seperti yang terjadi saat aksi darurat demokrasi pada Agustus 2024 hingga pembakaran rumah jurnalis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

"2024 adalah ruang yang sangat berbahaya buat rakyat berekspresi. Jurnalis rumahnya dibakar. Kemudian juga terjadi penangkapan dan kriminalisasi saat aksi darurat demokrasi di 12 wilayah, itu brutal dan kami menemukan skemanya sistematis," kata dia.

Situasi berbahaya yang ketiga yakni mengenai proses pemilu yang juga digelar di tahun 2024 ini.

"Dimana aparat pemerintah digunakan untuk mengarahkan kemenangan pada dinasti. Kemudian bagaimana pengadilan MK dirusak demi kepentingan dinasti," tuturnya.

Sedangkan situasi berbahaya keempat yakni terkait menguatnya peran kepolisian dan militer dalam mengawal banyak hal.

"Bagaimana agenda untuk mengawal PSN, food estate, pangan dilakukan oleh TNI dimana-mana, itu membahayakan generasi ke depan.

Karena di masa Orde Baru jelas membahayakan sekali dwifungsi militer dalam wilayah sipil itu merusak demokrasi," uja dia.

Terakhir yang menjadi sorotan YLBHI yakni bagaimana 2024 menggambarkan mandek dan mundurnya penyelesaian HAM masa lalu.

"Dengan pengelabuan dibentuknya semacam penyelesaian non yudisial tapi itu cara untuk menyelesaikan yudisial semakin mengubur siapa pelakunya dan semakin ga dibuka," ujar Isnur.

Isnur mengatakan, pihaknya khawatir kondisi di tahun 2024 ini akan berlanjut di tahun mendatang mengingat adanya keberlanjutan warisan pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

"Ke depan YLBHI khawatir dengan situasi dimana ada warisan masa lalu kebijakan yang buruk diteruskan dan itu makin membahayakan warga juga Indonesia," tuturnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya