Tangani Banjir Rob, Kenneth DPRD Jakarta: Tak Cukup Sistem Polder, Prioritas Rehabilitasi Mangrove

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM -  Pemda Jakarta telah mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di wilayah pantai Jakarta Utara hingga awal tahun 2025. 

Sebagai antisipasi, Pemda Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air memperkuat sistem polder untuk kendalikan banjir rob yang dilengkapi dengan bendung karet untuk menahan air laut agar tidak kembali meluap ke daratan. 

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, penanganan banjir rob dengan sistem polder tidak cukup efektif dan bukan sebagai solusi tunggal. 

"Sistem polder biasanya hanya mencakup tanggul, pompa air, dan saluran drainase saja, untuk mengelola air di daerah yang rentan terhadap banjir rob yang disebabkan naiknya permukaan air laut. 

Dalam penanganan banjir rob tidak cukup hanya menggunakan sistem polder saja, semuanya harus di persiapkan dengan kajian yang matang, supaya pada akhirnya semua lini bisa mendukung antara satu dengan yang lainnya dalam penanganan banjir rob ini," kata Kenneth, Senin (30/12/2024).

Menurutnya, penangananan banjir rob dengan sistem polder mempunyai keterbatasan sehingga jika sistem pompa gagal atau berakibat tanggul jebol, bisa mengakibatkan seluruh sistem bisa lumpuh dan ancaman bahaya banjir rob bisa kembali melanda.

Selain itu, sistem polder juga membutuhkan perawatan rutin dan pembaruan infrastruktur seiring waktu.

"Dan polder juga memiliki kapasitas terbatas dalam menampung air, sehingga jika curah hujan ekstrem atau pasang laut sangat tinggi, sistem ini bisa kewalahan. 

Kemudian wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah yang lebih cepat dari kenaikan muka air laut akan membuat polder kurang efektif dalam jangka panjang," jelasnya.

Untuk meningkatkan efektivitas, kata Kenneth, sistem polder perlu dikombinasikan dengan beberapa langkah seperti restorasi ekosistem alami yakni dengan hutan mangrove, rawa-rawa, dan sabuk hijau di pesisir yang dapat membantu meredam energi gelombang dan mengurangi risiko rob.

Selain itu, juga harus rutin melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak lagi menggunakan air tanah karena bisa mengakibatkan turunnya muka air tanah dan intrusi air laut.

Karenanya, Kenneth menyebut hutan mangrove yang terletak di wilayah pantai utara ini perlu dilindungi dan harus dipulihkan secara berkelanjutan agar fungsinya dalam penanganan banjir rob ini dapat maksimal. 

"Mengintegrasikan mangrove dengan solusi teknis seperti tanggul, pompa, atau sistem Polder akan memberikan perlindungan lebih baik untuk wilayah pesisir dari ancaman banjir rob," beber Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Selain itu, sambung Kenneth, juga diperlukan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, dimana Pemprov harus menghindari pembangunan di area yang rawan banjir rob atau memiliki risiko penurunan tanah, dan libatkan masyarakat dalam upaya adaptasi, seperti meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi penggunaan air tanah.