Makan Bergizi Gratis Dimulai Awal Januari, Ekonom Pertanyakan Transparansi Sumber Dana

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada Senin (6/1/2025).

Dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebar di 26 provinsi, program ini bertujuan menjangkau 3 juta penerima manfaat tahap awal dan meningkat menjadi 17 juta penerima pada akhir tahun. 

Namun, Ekonom dan Pakar Kebijakan UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat memberikan sejumlah catatan terhadap program yang menjadi andalan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Salah satunya terkait pelaksanaannya yang digelar pada awal Januari. Menurutnya, hal ini mendahului kebiasaan program pemerintah lain yang biasanya dimulai Februari-Maret.

"Ini menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana yang digunakan untuk menjalankan program ini. 

Apakah ada pihak ketiga yang memberikan talangan? Jika demikian, transparansi terkait keterlibatan pihak ketiga harus dijelaskan," kata Achmad, Selasa (7/1/2025).

Selain itu, ujar Achmad, sentralisasi dapur yang berada dalam kendali Kodim atau koordinasi dengan tentara juga mengundang kritik. 

Lokasi dapur yang cukup jauh dari banyak sekolah menambah kekhawatiran terkait efektivitas akses makanan bagi penerima manfaat. 

"Dengan berbagai elemen yang melibatkan militer, logistik, dan lokasi, muncul pertanyaan mengenai apakah program ini cukup transparan dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang diharapkan masyarakat," tuturnya.

Selain itu, Achmad mempertanyakan mengenai peran Kodim dan tentara dalam program makan bergizi gratis ini.

Sebab, tupoksi utama mereka adalah pertahanan dan keamanan, bukan penyediaan makanan bergizi. 

"Apakah keterlibatan militer dalam pengelolaan dapur SPPG menunjukkan upaya kodimisasi dalam program ini?," ujar Achmad.

Di sisi lain, peran kementerian seperti Kementerian Sosial, Badan Pangan Nasional, dan kementerian terkait lainnya tampak kurang menonjol dalam pelaksanaan MBG. 

Padahal, mereka memiliki keahlian teknis dan infrastruktur yang lebih relevan untuk memastikan keberhasilan program.