Effendi Simbolon Bikin Perang Terbuka Jokowi Vs PDIP Berlanjut, Pengamat: Mantap Jika Masih Kader

TRIBUNJAKARTA.COM - Ucapan eks Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon dinilai membuat perang terbuka antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan PDIP terus berlanjut.

Hal itu diungkapkan pengamat politik Adi Prayitno menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

Bukan tanpa alasan, Effendi menyebut hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait persoalan hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019–2024.

Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

"Ternyata tampak ditetapkannya Hasto sebagai tersangka oleh KPK ini efeknya merembet ke mana-mana," kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Jumat (10/1/2024).

Bukan hanya rumah Hasto Krostiyanto uang digeledak KPK untuk mencari barang bukti terkait Harun Masiku, namun respon yang disampaikan eks politikus PDIP Effendi Simbolon.

Menurut Adi, pernyataan Effendi Simbolong cukup mengagetkan. 

Pasalnya, sosok Effendi Simbolon selama menjadi kader partai berlambang banteng itu dinilai lurus. 

"Jadi tidak mengherankan ketika Effendi Simbolon meminta Megawati Soekarnoputri itu mundur dari jabatan politiknya sebagai Ketua Umum PDIP ini kan memancing reaksi yang cukup luar biasa dari PDIP," katanya.

Pasalnya, lanjut Adi, Effendi Simbolon dianggap sebagai bagian dari Presdien ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

"Pernyataan Effendi Simbolon yang meminta Megawati mundur tidak lagi jadi ketua umum partai ini kemudian membuat perang terbuka antara PDIP dengan Jokowi itu terus berlanjut sampai hari ini," katanya.

Adi mengungkapkan publik telah mengetahui bahwa Effendi Simbolon dipecat gara-gara bertemu dengan Jokowi. Mantan Anggota DPR RI itu dianggap tidak lagi mematuhi fatsun-fatsun politik PDIP.

Semisal, Effendi Simbolon dianggap satu mazhab dengan Jokowi yang memberikan dukungan politik kepada Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024.

"Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Effendi Simbolon yang merasa prihatin terkait dengan kasus Hasto meminta kepada PDIP mengevaluasi secara menyeluruh meminta kepada Megawati Soekarnoputri untuk mundur sebagai ketua umum itu dianggap sebagaian suara politik Effendi Simbolon yang saat ini sudah menjadi bagian dari Jokowi," ujar Adi.

Ucapan Effendi, kata Adi, membuat politikus PDIP Guntur Romli bersuara.

Dimana, terdapat pihak yang ingin mengobok-obok PDIP agar tidak sekuat dan setangguh dulu. Pernyataan Effendi itu, kata Adi, dianggap sebagai bukti sahih bahwa ada pihak yang mencoba incar posisi Megawati Soekarnoputri.

"Itulah yang saya kira per hari ini publik melihat ini pertarungan politik antara orang-orang yang dekat dengan Jokowi dengan PDIP rasa-rasanya agak sulit untuk bisa dihilangkan," kata Adi.

Adi pun tertarik menganalisa pernyataan Effendi Simbolon selepas dipecat PDIP. Menurut Adi, ucapan Effendi memiliki dampak luar biasa bila masih berstatus kader PDIP. 

Terlebih, meminta Megawati Soekarnoputri tidak melanjutkan jabatan politik di PDIP. Adi mengatakan partai politik membutuhkan butuh koreksi dan reorganisasi. 

Parpol juga harus mematangkan strategi untuk menghadapi persaingan politik yang semakin sengit.

Status Effendi Simbolon yang dipecat PDIP kini dianggap sebagai bagian dari barisan sakit hati.

"Itulah yang kemudian cukup disayangkan andai pernyataan Effendi Simbolon itu disampaikan ketika dirinya masih sebagai kader PDIP. Saya kira itu akan mantap, jadi ini akan dianggap sebagai suara internal partai, suara kader-kader yang ada keinginan untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di level ketua umum," katanya.

Adi menyampaikan terpenting bagi PDIP yakni melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk menghadapi kompetensi politik pada Pilpres 2029. 

Pasalnya, perolehan PDIP pada Pilpres dan Pileg 2024 tidak menjanjikan. Adi melihat PDIP babak belur mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang memperoleh 16 persen pada Pilpres 2024.

Suara PDIP, kata Adi, juga merosot pada Pileg 2024. Meskipun tetap menjadi pemenang pemilu.

"Kita tahu pada Pileg 2019 suara PDIP itu sekitar 19 persen, di 2024 hanya sebatas 16 persen," katanya.

Adi pun menilai wajar banyak yang bilang PDIP merupakan pemenang tanpa mahkota. Selain itu, Adi menuturkan PDIP terlihat tanpa ada partner koalisi politik di parlemen dan Pilkada.

"Bagaimana regenerasi kepemimpinan di posisi ketua umum bagaimana soal bangunan isu politik termasuk strategi-strategi komunikasi keluar itu juga menjadi penting bagi PDIP untuk dievaluasi per hari ini," kata Adi.

"Misalnya persoalan apakah Megawati tetap akan dilanjutkan sebagai ketua umum ataupun tidak itu tetap menjadi perbincangan bukan hanya di internal PDIP mungkin tapi juga di kalangan eksternal," sambungnya.

Adi mengingatkan bahwa dalam partai politik ada sebuah keharusan bagaimana posisi ketua umum itu sudah mulai ada regenerasi.

"Kemudian menjadi penting Apakah di ulang tahun PDIP yang kemudian akan segera dilaksanakan persoalan posisi ketua umum itu layak dievaluasi ataupun tidak. Karena bagi publik sebenarnya ingin mencermati bagaimana internal PDIP di masa-masa yang akan datang," katanya.

Ucapan Effendi Simbolon

Mantan kader DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyatakan secara tegas, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggungjawab atas perkara yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Pasalnya kata dia, apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral.

"Harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum," kata Effendi saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Rabu (8/1/2025).

Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan.

"Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum," katanya.

Effendi juga membantah tudingan adanya ikut campur Jokowi dalam kasus Hasto.  

Ia justru mengingatkan Hasto bahwa Jokowi selama ini melindunginya dari kejaran KPK. 

"Saya sampaikan juga ke Mas Hasto begitu, 'Mas, setahu saya, Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh'. 'Oh, nggak ini'," kata Effendi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Rabu (8/1/2025).

Effendi menyinggung status tersangka yang diemban Hasto baru terbit pada periode baru pimpinan KPK saat Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. 

"Buktinya, kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama, kan tidak ada dikutak-katik itu. Ini kan periode yang baru ini, gitu," kata Effendi.

"Ya artinya beliau secara political will justru memberikan perhatianlah, tidak pernah ada yang seperti dituduhkan begitu," lanjutnya. 

Reaksi Jokowi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) turut menanggapi pernyataan mantan kader PDIP, Effendi Simbolon.

"Melindungi seperti apa, tanya yang ngomong,” ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/1/2024).

Jokowi pun meminta agar hal itu ditanyakan kepada Effendi langsung. 

"Tanyakan ke Pak Effendi, tanya ke Pak Effendi,” ucapnya. 

Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya sebagai mantan kader PDI-P tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan internal partai tersebut.

"Ya terserah sana, kok tanyakan ke saya. Ya komentar di sana, yang komentar di sini, nanti keliru lagi seperti itu,” kata Jokowi. 

PDIP Minta Jokowi Diperiksa

Di sisi lain, Juru Bicara PDIP Guntur Romli menilai bahwa pernyataan Effendi justru membuktikan bahwa Jokowi bisa melakukan intervensi kepada KPK. 

Ia pun meminta KPK memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon diperiksa terkait dugaan perintangan penyidikan.

"KPK juga harus memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon terkait dugaan obstruction of justice yang mengindikasikan pernyataan Effendi Simbolon itu Jokowi membantu merintangi penyidikan kasus HM (Harun Masiku)."

"Kalau maksud ucapan Effendi Simbolon 'Jokowi membantu Mas Hasto dalam kasus Harun Masiku', artinya ucapan Effendi Simbolon membenarkan asumsi publik kalau Jokowi bisa mengintervensi KPK, berarti benar kalau KPK jadi alat Jokowi selama ini," kata Romli, Kamis (9/1/2025). (TribunJakarta/Tribunnews.com)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya