Sebut PDIP Sedang Tak Baik-baik Saja, Pengamat Sarankan Megawati Tiru Posisi SBY di Demokrat
Usai merayakan HUT ke-52, PDIP akan menggelar kongres pada April 2025 mendatang.
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Nur Indah Farrah Audina
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM - Usai merayakan HUT ke-52, PDIP akan menggelar kongres pada April 2025 mendatang.
Menurut Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, peluang Megawati Soekarnoputri digeser dari jabatan Ketua Umum pada kongres mendatang sangat terbuka.
Menurutnya, hal itu memang perlu dilakukan karena kondisi objektif Megawati Soekarnoputri yang saat ini sudah sepuh.
"Hal ini membuat Megawati sudah tidak lagi cukup lincah untuk memimpin partai sebesar PDIP," kata Jamiluddin, Jumat (10/11/2025).
Namun, kata Jamiluddin, karena posisi PDIP saat ini sedang tidak baik-baik saja, maka Megawati sebaiknya tetap diberi posisi strategis dan menentukan.
Ia menyarankan Megawati menempati posisi seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat.
"Posisinya digeser dari Ketua Umum ke Ketua Dewan Pembina atau yang setara dengan itu," kata Jamiluddin.
Menurutnya, posisi semacam itu diperlukan agar pergantian Ketua Umum dapat berjalan mulus.
Setidaknya, kata dia, bila Megawati menjadi Ketua Dewan Pembina dapat menjadi benteng gempuran dari internal dan eksternal.

Dari internal, faksi-faksi yang ada berpeluang besar menerima ketua umum yang dikehendaki Megawati.
"Hal itu berpeluang terjadi karena Megawati selama ini dinilai sebagai pemersatu faksi-faksi yang ada. Semua faksi akan legowo, minimal tidak berani frontal menolak pilihan Megawati," papar Jamiluddin.
Sedangkan untuk eksternal, jabatan Ketua Dewan Pembina membuat Megawati tetap dapat menjadi benteng untuk menahan gempuran dari luar terhadap PDIP.
"Pihak eksternal, termasuk kader yang sudah dipecat, tentu akan menghadapi tembok bila Megawati menjadi Ketua Dewan Pembina.
Jadi, Megawati masih tetap dibutuhkan sebagai pemersatu partai. Dengan menjadi Ketua Dewan Pembina, Megawati juga dapat mengamankan ketua umum yang dikehendakinya," tutur Jamiluddin.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.