Rocky Gerung Sebut Pembangunan IKN Terancam Tertunda, Anggaran Infrastruktur Dipakai Makan Gratis

Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pernyataan pemerintah yang memangkas anggaran infrastruktur demi makan gratis.

Warta Kota/Yolanda Putri Dewanti
Rocky Gerung di kediaman Pramono Anung di Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024). 

Selain itu, Rocky juga menuturkan IKN tidak berguna untuk rakyat. Pasalnya pemindahan ibukota memerlukan anggaran yang besar.

Menurut Rocky, IKN hanyalah ambisi Jokowi. Hal itu akan menyakitkan bila akhirnya IKN dibatalkan.

Sedangkan, pendukung Jokowi masih melindungi Presiden ke-7 RI itu.

Oleh karena itu, Rocky meminta pendukung Jokowi tahu diri bahwa tidak mungkin memaksakan kelanjutan pembangunan IKN.

"Bahwa IKN itu akan disaksikan Jokowi pada masa hidupnya tuh. Semoga Pak Jokowi umur panjang dan panjang umurnya nanti akan dia lihat mungkin ya lima kali pemilu atau minimal lima sampai delapan kali pemilu baru itu bisa diselesaikan," imbuhnya.

Pemerintah Pangkas Anggaran Infrastruktur

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono mengungkapkan pemangkasan anggaran infrastruktur demi keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Thomas pun membeberkan alasan dan penjelasannya. Meskipun anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikurangi, menurutnya tidak berarti  dinomorduakan.

Sebaliknya, pemerintah mengalihkan strategi dengan menggandeng sektor swasta melalui skema seperti Public-Private Partnership (PPP) dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma strateginya adalah bahwa itu akan ke private sector ada yang namanya PPP, KPBU, pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," ujar Wamenkeu Thomas Djiwandono dalam dalam acara IDN Times: Menavigasi Ekonomi Global, Strategi untuk 2025, Rabu (15/1/2025).

Sementara itu, APBN difokuskan untuk program jangka panjang yang tidai bersifat komersial.

Ia menambahkan, pemerintah harus mengambil peran utama dalam program-program prioritas yang bersifat non-komersial, seperti program MBG, lumbung pangan hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

"Quick win ini semua non commercial items. Siapa yang peran di situ? Pemerintah. Kita jangan mengharapkan swasta di sini, itu tugas pemerintah," katanya. (TribunJakarta.com/TribunJabar)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved