Rocky Gerung Sebut Pembangunan IKN Terancam Tertunda, Anggaran Infrastruktur Dipakai Makan Gratis

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pernyataan pemerintah yang memangkas anggaran infrastruktur demi keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rocky melihat hal tersebut menunjukkan Presiden Prabowo Subianto tidak menuruti seluruh permintaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Pada akhirnya berlaku rumus klasik bahwa batas dari ambisi politik adalah anggaraan," kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (17/1/2025).

Menurut Rocky Gerung, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang besar membuat Presiden Prabowo harus membatalkan banyak proyek infrastruktur.

"Itu penanda pertama bahwa tidak mungkin Presiden Jokowi akan akan diiyakan semua permintaannya oleh Prabowo," katanya.

"Jadi mantan Presiden Jokowi tentu punya semacam kegelisahan juga karena beliau ingin sebetulnya diam-diam mewujudkan legasi dia bahwa Ibu Kota Negara (IKN) itu orang akan ingat sebagai karyanya Jokowi," sambungnya.

Rocky pun memprediksi IKN rampung 50 tahun lagi. Rocky melihat rencana Presiden Jokowi membangun IKN menelan hak rakyat untuk memperoleh makan siang gratis, pendidikan bermutu dan kesehatan.

"IKN itu kan semacam proyek yang hendak dijadikan kebanggaan Jokowi. Jadi kebanggaan Jokowi itu akan dibatalkan oleh rasionalitas APBN. Jadi Pak Prabowo pasti akan menghentikan itu bahwa nanti masih ada uang sedikit untuk merawat tanaman yang makin lama makin jadi hutan lagi," katanya.

Rocky juga memprediksi seluruh ambisi Jokowi akhirnya batal.  Menurut Rocky, Jokowi merupakan sosok yang tidak peduli pada kesejahteraan rakyat serta hanya peduli pada infrastruktur, bendungan, jalan tol dan pelabuhan.

Proyek tersebut, kata Rocky, yang akhirnya membuat bangkrut negara.

"Dari peristiwa awal yaitu Jokowi menghendaki infrastruktur itu dijadikan soko guru pada akhirnya infrastruktur itu membangkrutkan negara," imbuhnya. 

Kata Rocky, banyak pendukung Jokowi yang akan kecewa serta membuat strategi bertarung terkait wacana Presiden Jokowi tidak mengindahkan janji meneruskan proyek Presiden ke-7 RI itu.

Rocky menuturkan Prabowo sempat menyatakan akan meneruskan proyek Jokowi.

"Tetapi kan kita tahu suatu kalimat politik itu hanya diperlukan untuk momentum tertentu untuk satu momentum tertentu enggak mungkin ide itu dipakai terus oleh Prabowo," katanya.

"Kalau begitu akan dianggap bahwa Prabowo sebetulnya ya anak buah Jokowi aja kan lalu kepemimpinan di mana tuh," tuturnya.

Selain itu, Rocky juga menuturkan IKN tidak berguna untuk rakyat. Pasalnya pemindahan ibukota memerlukan anggaran yang besar.

Menurut Rocky, IKN hanyalah ambisi Jokowi. Hal itu akan menyakitkan bila akhirnya IKN dibatalkan.

Sedangkan, pendukung Jokowi masih melindungi Presiden ke-7 RI itu.

Oleh karena itu, Rocky meminta pendukung Jokowi tahu diri bahwa tidak mungkin memaksakan kelanjutan pembangunan IKN.

"Bahwa IKN itu akan disaksikan Jokowi pada masa hidupnya tuh. Semoga Pak Jokowi umur panjang dan panjang umurnya nanti akan dia lihat mungkin ya lima kali pemilu atau minimal lima sampai delapan kali pemilu baru itu bisa diselesaikan," imbuhnya.

Pemerintah Pangkas Anggaran Infrastruktur

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono mengungkapkan pemangkasan anggaran infrastruktur demi keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Thomas pun membeberkan alasan dan penjelasannya. Meskipun anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikurangi, menurutnya tidak berarti  dinomorduakan.

Sebaliknya, pemerintah mengalihkan strategi dengan menggandeng sektor swasta melalui skema seperti Public-Private Partnership (PPP) dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma strateginya adalah bahwa itu akan ke private sector ada yang namanya PPP, KPBU, pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," ujar Wamenkeu Thomas Djiwandono dalam dalam acara IDN Times: Menavigasi Ekonomi Global, Strategi untuk 2025, Rabu (15/1/2025).

Sementara itu, APBN difokuskan untuk program jangka panjang yang tidai bersifat komersial.

Ia menambahkan, pemerintah harus mengambil peran utama dalam program-program prioritas yang bersifat non-komersial, seperti program MBG, lumbung pangan hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

"Quick win ini semua non commercial items. Siapa yang peran di situ? Pemerintah. Kita jangan mengharapkan swasta di sini, itu tugas pemerintah," katanya. (TribunJakarta.com/TribunJabar)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya