Prabowo Perintahkan Menkeu Efisiensi APBN, Rocky Gerung: 10 Tahun Jokowi Tak Perhatikan Pemborosan

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung telah memperintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. 

Sri Mulyani menegaskan efisiensi tersebut bertujuan agar APBN benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Pemangkasan anggaran hanya berlaku untuk belanja yang bisa dihemat, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), dan acara seremonial.

Rcoky Gerung menduga perintah Prabowo Subianto itu berdasarkan keprihatinan era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Iya perintah presiden untuk penghematan anggaran sampai 50 persen untuk menyelamatkan atau menghemat berapa Rp 300 triliunan APBN memang itu penting untuk diucapkan sebagai keprihatinan presiden terhadap keadaan yang mungkin selama 10 tahun Pak Jokowi tidak diperhatikan itu pemborosan birokrasi Itu poin yang saya kira poin dasarnya tuh," kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (30/1/2025).

Rocky mengungkapkan dampak pemangkasan anggaran itu mulai menjadi sorotan publik. Antara lain, kata Rocky, apakah penghematan tersebut tidak berimplikasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara mudah, lanjut Rocky, publik akan menilai bahwa penghematan tersebut berdampak tidak adanya uang negara yang beredar di daerah.

Semisal, seminar, sewa hotel sampai driver ojek online serta pengusaha bunga.

"Kalau ada seminar itu pasti tukang spanduk dapat di daerah, pasti hotel-hotel di daerah itu kebanjiran order, pasti pengusaha kembang bunga senang karena ada kegiatan pemerintah. Kawan-kawan ojol atau ojek beneran itu akan dapat rezeki," imbuhnya.

Kemudian, maskapai penerbangan juga bakal terdampak.  Rocky mengungkapkan penghematan negara juga mempunyai efek restriktif yang menyebabkan konsumsi tidak tumbuh di daerah.

Padahal, kata Rocky, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat penting didasarkan dorongan konsumsi di sektor rumah tangga maupun UMKM.

"Jadi memang ada dilema menghemat, tetapi dengan akibat ekonomi tidak tumbuh karena tidak ada perputaran uang di daerah," katanya.

Meskipun, Rocky mengungkapkan adanya dugaan uang negara yang dihemat mulai alat tulis akan dikorupsi. Namun, ia meminta adanya perhatian efek berhentinya aliran dana kementerian atau pemerintah ke wilayah yang masuk membangun industri pariwisata untuk menghidupkan UMKM di daerah.

"Biasanya dapat rezeki karena seminar, bimtek segala segala macam itu itu demikian juga universitas yang seringkali jadi penyelenggara bimtek mereka dapat anggaran kalau itu dipangkas itu artinya pertumbuhan ekonomi di daerah juga akan mandek atau terhalang," imbuhnya.

Keputusan Sri Mulyani