Siapa Raja Kecil yang Disebut Prabowo Lawan Efisiensi Anggaran? Pengamat: Mereka Sering Ugal-ugalan

TRIBUNJAKARTA.COM - Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya pihak yang disebut Raja Kecil melawan kebijakan efisiensi anggaran Kementerian dan Lembaga.

Prabowo menyinggung Raja Kecil saat berpidato pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu menjadi sorotan publik.

Lantas siapa yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto mengenai Raja Kecil?

"Ya saya kira memang kalau mau jujur kalau kita mau menebak ya sebenarnya raja kecil itu mungkin mengacu pada birokrasi-birokrasi yang memang selama ini itu cukup boros anggaran," kata pengamat politik Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube CNN Indonesia, Rabu (12/2/2025).

"Mereka itu sering ugal-ugalan kemudian kinerjanya itu tidak bisa diukur dan kemudian yang paling penting selalu berbelit-belit," sambung Adi.

Direktur Eksekutif Parameter Indonesia itu mengungkapkan masyarakat kerap mengeluhkan pelayanan birokrasi yang tidak sesuai dengan anggaran.

Oleh karena itu, kata Adi, birokrasi tersebut terganggu saat Presiden Prabowo melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran. 

"Mereka yang kemudian selama ini berada di birokrasi yang menurut saya secara prinsip sangat terganggu," kata Adi.

Adi lalu menyinggung istilah kerajaan birokrasi yang dipelajari dalam ilmu administrasi publik. Dimana kerajaan birokrasi yakni legal formal diakui secara hukum oleh negara. 

Terpenting, kata Adi, kerajaan birokrasi memiliki kekuatan politik tersendiri yang tidak terkait siapapun presiden atau pejabat yang ada di sekitarnya.

"Oleh karena itu wajar kalau kemudian ketika Prabowo Subianto mengatakan ketika ada efisiensi terkait dengan anggaran di semua kementerian itu yang merasa terganggu adalah mereka yang raja-raja kecil," ujar Adi.

"Saya menduga raja kecil itu adalah birokrasi yang selama ini menikmati fasilitas berlimpah dan kemewahan yang tidak sesuai dengan harapan kinerja-kinerjanya," katanya.

"Oleh karena itu bagi saya ini adalah satu momentum politik sebenarnya ketika Prabowo sudah jadi presiden empat bulan sudah tak ada lagi cerita raja-raja kecil ini yang harus tunduk kepada perintah presiden dan wajib hukumnya mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah khususnya dalam melakukan efisiensi anggaran-anggaran itu," sambung Adi.

Adi mengungkapkan birokrasi yang dimaksud sebagai Raja Kecil berada di pusat dan daerah. Dimana, kata Adi, banyak anggaran birokrasi yang terkesan cukup boros dan berlimpah.