Dipuji Mahfud MD Hantam Korupsi, Menkeu Purbaya Diprotes Gubernur Se-Indonesia soal Transfer Daerah

TRIBUNJAKARTA.COM - Gebrakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menuai pujian hingga protes.

Langkah "koboi" Menteri yang baru sebulan menjabat itu dapat apresiasi dari eks Menko Polhukam Mahfud MD.

Purbaya dianggap tegas memerangi korupsi di sektor kementeriannya.

Di sisi lain, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu diprotes para gubernur se-Indonesia karena kebijakannya memangkas Transfer Ke Daerah (TKD) khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) untuk 2026.

Pujian Mahfud MD

Mahfud menyoroti kiprah Menkeu Purbaya soal pajak dan kepabeanan.

Menurutnya, Peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Purdue, Indiana, Amerika Serikat itu sedang memerangi korupsi dengan mengejar penunggak pajak dan importir ilegal.

"Salut kpd Menkeu Pak Purbaya. Dia tdk membebani rakyat dgn pungutan pajak-pajak baru. Dia sikat korupsi. Dia lakukan efektifitas dan efisiensi di K/L & BUMN. Dia mulai hantam korupsi dan ilegalitas di perpajakan dan kepabeanan. Trs maju, Pak. Bravo," tulis Mahfud di akun X pribadinya @mohmahfudmd, Senin (10/6/2025).

Mengutip Kompas.com, Purbaya menargetkan tambahan penerimaan dari penunggak pajak besar.  

Kementerian Keuangan mencatat ada 200 wajib pajak dengan nilai tunggakan sekitar Rp 60 triliun.

"Dalam waktu dekat akan kami tagih, dan mereka enggak akan bisa lari," tegasnya, dilansir dari Kompas.com, Selasa (23/9/2025).

Untuk mempercepat penagihan, Kemenkeu menggandeng Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK.

Purbaya menambahkan, strategi ini juga didukung perbaikan sistem Coretax, pemberantasan rokok ilegal, dan stimulus Paket Ekonomi 2025. 

Selain itu, ia juga menolak adanya tax amnesty atau pengampunan pajak seperti yang sempat dilakukan pada era kepemimpinan Sri Mulyani. 

Semenara itu, Menkeu Purbaya mengultimatum Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama untuk menangkap importir ilegal agar pemberantasan produk impor ilegal bisa langsung ke akarnya.

Hal ini diungkapkan Purbaya saat mengunjungi Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).