Siapa Raja Kecil yang Disebut Prabowo Lawan Efisiensi Anggaran? Pengamat: Mereka Sering Ugal-ugalan

TRIBUNJAKARTA.COM - Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya pihak yang disebut Raja Kecil melawan kebijakan efisiensi anggaran Kementerian dan Lembaga.

Prabowo menyinggung Raja Kecil saat berpidato pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu menjadi sorotan publik.

Lantas siapa yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto mengenai Raja Kecil?

"Ya saya kira memang kalau mau jujur kalau kita mau menebak ya sebenarnya raja kecil itu mungkin mengacu pada birokrasi-birokrasi yang memang selama ini itu cukup boros anggaran," kata pengamat politik Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube CNN Indonesia, Rabu (12/2/2025).

"Mereka itu sering ugal-ugalan kemudian kinerjanya itu tidak bisa diukur dan kemudian yang paling penting selalu berbelit-belit," sambung Adi.

Direktur Eksekutif Parameter Indonesia itu mengungkapkan masyarakat kerap mengeluhkan pelayanan birokrasi yang tidak sesuai dengan anggaran.

Oleh karena itu, kata Adi, birokrasi tersebut terganggu saat Presiden Prabowo melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran. 

"Mereka yang kemudian selama ini berada di birokrasi yang menurut saya secara prinsip sangat terganggu," kata Adi.

Adi lalu menyinggung istilah kerajaan birokrasi yang dipelajari dalam ilmu administrasi publik. Dimana kerajaan birokrasi yakni legal formal diakui secara hukum oleh negara. 

Terpenting, kata Adi, kerajaan birokrasi memiliki kekuatan politik tersendiri yang tidak terkait siapapun presiden atau pejabat yang ada di sekitarnya.

"Oleh karena itu wajar kalau kemudian ketika Prabowo Subianto mengatakan ketika ada efisiensi terkait dengan anggaran di semua kementerian itu yang merasa terganggu adalah mereka yang raja-raja kecil," ujar Adi.

"Saya menduga raja kecil itu adalah birokrasi yang selama ini menikmati fasilitas berlimpah dan kemewahan yang tidak sesuai dengan harapan kinerja-kinerjanya," katanya.

"Oleh karena itu bagi saya ini adalah satu momentum politik sebenarnya ketika Prabowo sudah jadi presiden empat bulan sudah tak ada lagi cerita raja-raja kecil ini yang harus tunduk kepada perintah presiden dan wajib hukumnya mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah khususnya dalam melakukan efisiensi anggaran-anggaran itu," sambung Adi.

Adi mengungkapkan birokrasi yang dimaksud sebagai Raja Kecil berada di pusat dan daerah. Dimana, kata Adi, banyak anggaran birokrasi yang terkesan cukup boros dan berlimpah.

Kinerja birokrasi itu, kata Adi, tidak sebanding dengan anggaran. 

Ia pun menilai birokrasi itu akan terganggu ketika ada efisiensi anggaran.

"Sebenarnya ada protes ada resistensi dan kelihatan tidak happy Karena kemewahan-kemewahan yang selama ini mereka dapati itu ke depan untuk limat tahun yang akan datang ya pastinya akan berkurang dan bahkan akan terjadi kering kerontang," imbuhnya.

Adi juga menduga peristiwa yang terjadi di Kementerian Ristek dan Dikti beberapa waktu lalu. Yakni terdapat rotasi dan penempatan posisi baru terkait birokrasi yang menimbulkan resistensi.

"Saya menduga itu bagian dari kemungkinan efek ketika ada terkait dengan efisiensi itu berlakubagaimana birokrasi yang selama ini berada di zona nyaman merasa terganggu dengan adanya efisiensi dan 
kelonggaran-kelonggaran yang kemudian tidak akan mereka dapatkan di kemudian hari," ungkapnya. 

Menurut Adi, Raja Kecil memang sudah harus ditindak dan ditertibkan Prabowo Subianto. Sehingga, kata Adi, tidak ada lagi pemborosan anggaran di masa mendatang.

"Postur pendanaan kita untuk di masa-masa yang akan datang itu dialokasikan  untuk kebutuhan-kebutuhan yang pro dengan rakyat makan bergizi gratis kemudian memperbaiki sekolah kemudian kesehatan gratis dan seterusnya dan seterusnya sepanjang untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Saya kira publik akan mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Prabowo," kata Adi.

Prabowo Singgung Raja Kecil

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, ada pihak-pihak yang disebut Raja Kecil melawannya kebijakan penghematan pengeluaran atau efisiensi anggaran dari pemerintahannya yang dipimpinnya.

"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya? Ada," ungkap Prabowo saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

Menurut Prabowo, ada yang merasa terganggu dengan kebijakan tersebut. Bahkan, ada birokrat yang sudah merasa seperti Raja Kecil di lembaganya.

"Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil, ada," katanya.

Prabowo menjelaskan, alasan kebijakan melakukan efisiensi anggaran di kementerin, lembaga dan daerah adalah untuk untuk memberi makan anak-anak dan perbaikan ratusan sekolah yang rusak.

Menurut Prabowo, terdapat 330.000 sekolah di Indonesia. Uang hasil penghematan tersebut bisa digunakan untuk membangun 20 ribu sekolah.

"Ibu-ibu yang guru angkat tangan. Ibu-ibu bener enggak? Lihat sekolah-sekolah perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolahnya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. (Perlu) berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah?" katanya. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya