Jokowi Dinilai Cawe-Cawe Pecah Belah PDIP Usai Tanggapi Instruksi Mega agar Kadernya Tunda Retret

TRIBUNJAKARTA.COM - Presiden ketujuh RI, Jokowi dinilai cawe-cawe usai menanggapi instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kepada kader-kadernya yang telah menjadi kepala daerah untuk menunda ikut retret.

Pengamat politik, Rocky Gerung, menilai ada upaya Jokowi hendak memecah belah partai berlambang banteng moncong putih itu. 

Imbauan Jokowi itu dinilai Rocky sebagai upaya agar kepala daerah-kepala daerah dari PDIP tersebut tidak patuh terhadap perintah sang ketum. 

Padahal, Jokowi sudah tidak lagi sebagai anggota PDIP atau presiden. 

"(Jokowi) Hendak memecah belah PDIP meminta kader-kadernya untuk tidak patuh terhadap Ibu Mega, jadi pergi aja ke Magelang, tidak usah penuhi surat perintah dari Ketua Umum PDIP," ujar Rocky Gerung seperti dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Jumat (21/2/2025). 

Imbauan itu dinilai bisa memengaruhi kader PDIP yang dekat dengan Jokowi agar jangan mengikuti perintah Megawati. 

"Kan ini yang juga kita sebut sebagai kemunafikan dalam politik atau sifat dari Jokowi yang ingin memecah belah PDIP," lanjutnya. 

Selain upaya memecah belah, Jokowi juga hendak memengaruhi opini publik terhadap PDIP. 

"Orang menganggap bahwa PDIP itu harus mengeluarkan perintah disiplin dan Jokowi hendak mengacaukan opini publik bahwa tidak harus. Tetapi dalam kedudukan Jokowi sebagai orang yang dendam pada Megawati, maka akan dibaca bahwa Jokowi tetap ingin mengintervensi PDIP dan itu absurd sebetulnya," pungkasnya. 

Imbauan Jokowi

Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), menilai kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mestinya tidak menunda untuk mengikuti kegiatan retreat.

Diketahui, kegiatan retreat akan digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng), pada Jumat (21/2/2025) hingga sepekan ke depan.

"Ya mestinya hadir, datang," kata Jokowi, saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (21/2/2025).

Jokowi beranggapan terpilihnya kepala daerah itu merupakan hasil pemilihan rakyat.

Sehingga, tidak mementingkan kepentingan partai.

"Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain," jelasnya.  

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, kepala daerah harus patuh dengan perintahnya.

"Ini kan urusan ke pemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden," jelasnya. 

Seperti diketahui, penundaan keberangkatan kepala daerah itu berdasarkan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025) malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," ujar Megawati, dikutip dari Kompas.com, Jumat.  

Dalam surat tersebut, Megawati juga menginstruksikan bagi kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. (TribunJakarta.com/Kompas.com)