Prabowo dan Megawati Memanas! Retret Jadi Taruhan, Pengamat Baca Imbas Pembangkangan

TRIBUNJAKARTA.COM - Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memanas.

Hal itu tercermin dari instruksi Megawati menahan seluruh kader PDIP yang baru dilantik jadi kepala daerah untuk menunda ikut Retret Kepala Daerah di Magelang.

Retret sendiri sedianya digelar mulai hari ini, Jumat (21/2/2025) sampai Jumat (28/2/2025) mendatang.

Sedangkan instruksi Megawati terbit sehari sebelumnya, dan beredar beberapa jam setelah pelantikan kepala daerah serentak oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka.

Instruksi Megawati

Sikap PDIP menahan para kepala daerahnya untuk mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang, beredar di media sosial dalam bentuk surat.

Juru bicara PDIP, Guntur Romli membenarkan surat tersebut diterbitkan partainya.

Surat bertandatangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu tegas bertuliskan dua instruksi, yakni menahan diri menuju retret di Magelang, dan tetap siaga komunikasi.

Pada surat tersebut juga tertulis soal penahanan Hasto yang disebut sebagai kriminalisasi.

Berikut isi lengkap surat PDIP:

"Merdeka !!!

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call."

Yang Ragu Boleh Mundur

Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menduga Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui sikap Megawati itu sebelum suratnya beredar.

Menurut Umam, hal itu terlihat dari pidato Prabowo saat pelantikan 481 pasangan  kepala daerah serentak di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, Kamis (20/2/2025).

Ada satu kalimat yang bagi Umam merupakan kode keras Prabowo, "Di Magelang saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat gembleng, yang ragu-ragu boleh mundur," kata Prabowo saat pidato.

Menurut Umam, potongan kalimat, "Yang ragu-ragu boleh mundur," memiliki dampak politik.

Pertama, pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai sikap khas Prabowo sebagai mantan prajurit TNI yang dikenal dengan ketegasannya.

"Terkait dengan seruan yang memiliki dampak politik terutama yang terkait dengan statement beliau, 'Kalau ragu mendingan kembali', memang itu ada jargon dalam konteks tradisi militer," kata Umam di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Jumat (21/2/2025).

Di sisi lain, Umam juga membaca pidato Prabowo itu sebagai kode keras kepada para kepala daerah dari PDIP.

Sebab, hanya beberapa jam setelahnya, PDIP menerbitkan surat untuk menahan para kadernya yang baru dilantik jadi kepala daerah oleh Presiden Prabowo untuk menahan keberangkatan menuju Retret Kepala Daerah di Magelang.

"Tetapi pada saat yang sama barangkali juga presiden sudah mendapat informasi bahwa ada salah satu partai politik yang kemudian bersiap mengeluarkan kebijakan arahan, instruksi untuk tidak mengikuti agenda retret di Magelang," ungkapnya.

Umam membaca sikap keras PDIP terhadap pemerintah pusat ini tidak bisa dilepaskan dari ditahannya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK, yang juga hanya beberapa jam setelah pelantikan kepala daerah serentak.

Hasto ditahan karena menjadi tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

"Kalau surat yang dirilis dari PDIP yang menginstruksikan 126 kepala daerahnya menunggu instruksi, bahkan untuk berhenti lebih dulu, bagi mereka yang dalam perjalanan retret menuju Magelang, tentu ini harus dibaca sebagai sebuah manuver politik, dan besar kemungkinan terkait dinamika politik nasional, terutama terkait apa yang dihadapi Sekjen PDIP, Mas Hasto, dalam konteks agenda penegakkan hukum," paparnya.

Imbas Pembangkangan

Umam menambahkan, jika instruksi Megawati dijalankan dan meningkat menjadi larangan mengikuti retret, maka yang terjadi adalah pembangkangan.

Koordinasi 126 kepala daerah dari PDIP, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, dengan pemerintah pusat akan mengkhawatirkan.

"Ini menjadi sebuah catatan karena bagaimanapun juga pola koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu akan menentukan tata kelola pemerintahan daerah yang baik."

"Kalau misal kemudian ada skema pembangkangan secara politik untuk kemudian tidak bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah pusat, maka itu tetu akan berdampak serius bagaimana kinerja pemerintah daerah ke depan," papar Umam.

Sebagai akademisi, Umam berharap PDIP bisa mengerti kebutuhan akan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

"Saya berharap teman-teman di PDIP bisa memahami situasi dengan baik terkait pola relasi yang seimbang dan produktif terkait pemerintah pusat dan daerah."

"Kalau kemudian keduanya mengalami disconnected disenganged saya pikir itu tidak begitu produktif bagi hadirnya local good governance," pungkasnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya