Mirip Waketum Golkar Tanggapi Megawati soal Retret, SBY Tegas ke Kader Demokrat: Country Over Party!

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbicara soal falsafah partainya yang mendahulukan kepentingan negara melebihi kepentingan partai.

Pernyataan SBY yang ditunjukkan kepada para Ketua DPD Demokrat se-Indonesia itu mirip sikap Partai Golkar yang disampaikan Wakil Ketua Umumnya, Idrus Marham, dalam menanggapi Instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ke kadernya terkait program Retret Kepala Daerah.

Megawati menahan para kadernya, yang menjadi kepala daerah, untuk mengikuti retret.

Alasan Megawati "memboikot" program pemerintah pusat itu karena menimbang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK yang dianggap sebagai kriminalisasi.

Pernyataan SBY

SBY bicara soal falsafah dan sejarah partai saat silaturahmi dengan 38 Ketua DPD Demokrat di kediamannya, di bilangan Cikeas, Bogor, Minggu (24/2/2025).

"Negara dulu baru partai, country over party, ini nilai yang kita anut sejak Partai Demokrat berdiri," tegas SBY.

Presiden ke-6 RI itu mengatakan, tidak elok jika kepentingan yang diutamakan adalah partai, bahkan sampai mengorbankan kepentingan negara.

"Mudah-mudahan saya mendoakan yang di depan saya ke depan nanti sukses, berhasil dalam perjuangan politik. Tetapi politiknya kalau dipilih prioritasnya mana, country first, Indonesia first, baru party, baru yang lain-lain."

"Tidak elok tiba-tiba yang dikedepankan partainya, keluarganya, family, it's not etika dan moral politik yang kita anut sejak dulu," paparnya,

Menurutnya, partai harus mengakomodasi aspirasi masyarakat dan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang segaris antara pemerintah daerah dengan pusat.

"Ayo kita jaga nilai-nilai yang kita yakini sebagai partai, etika, moral, penghormatan kepada konstitusi, Undang-Undang, tatanan sistem, hubungan dengan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, agar kebijakan nanti di pusat dan di daerah pas, pas secara konstitusional, pas sesuai visi pemimpin, dan pas sesuai harapan rakyat Indonesia," jelasnya.

SBY juga menegaskan sikap Demokrat yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita dukung Pak Prabowo agar sukses, etikanya begitu, kita agian dari pemerintahan, mendukung dan mengawal," pungkasnya.

Golkar Tanggapi Megawati

Pernyataan SBY mirip dengan Wakil Ketua Umum Golkar, Idrus Marham saat menyikapi instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menahan kadernya ikut retret.

Seperti diketahui, acara retret atau pembekalan kepala daerah itu digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, mulai hari ini, Jumat (21/2/2025) sampai Jumat (28/2/2025).

Hingga Minggu (23/2/2025) malam, Megawati belum mencabut instruksinya untuk menahan kader ikut retret.

Puluhan kader PDIP yang menjadi kepala daerah pun masih menunggu di luar Akmil, kendati sudah siaga di Magelang dan sekitarnya.

Idrus mengatakan, pihaknya merasa perlu bersikap karena banyak kepala maupun wakil kepala daerah yang diusung Golkar berkoalisi dengan PDIP.

Bahkan, sejumlah kepala daerah menghubunginya langsung mempertanyakan sikap partai beringin.

Idrus mengatakan Retret Kepala Daerah adalah program pemberian orientasi kerja, sehingga penting buat kepala daerah baru.

Merujuk sistem presidential, Idrus menyebut para kepala daerah harus bersinergi dengan pemerintah pusat.

Dengan demikian, tegas Golkar mendukung program Retret Kepala Daerah dan mewajibkan kadernya yang menjadi kepala daerah untuk ikut.

"DPP Partai Golkar memerintahkan kepada seluruh kadernya wajib hukumnya mengikuti acara retret ini," tegas Idrus pada tayangan Breaking News Kompas TV, Jumat (28/2/2025).

"Kepada yang bukan kader, mengingatkan, bahwa ini adalah program pemerintah, program pusat yang harus diikuti bersama-sama, dan ini adalah kepentingan kepala daerah juga untuk mengantarkan mereka melaksanakan tugas profesional," lanjutnya.

Idrus menegaskan, kader Golkar yang terpilih jadi kepala daerah sudah diwakafkan untuk rakyat.

"Jadi ada adagium sering mengatakan ketika memulai tugas kepada rakyat dan bangsa, maka pada saat itu sejatinya loyalitas kepada partai tidak terdepan, bahkan ada mengatakan berakhir," tegas Idrus.

Mantan Sekjen Partai Golkar itu juga mengutip pidato Sukarno alias Bung Karno, Presiden pertama Indonesia yang juga ayah dari Megawati.

"Kepentingan negara lebih diutamakan dari pada kepentingan partai. Ini pidato Bung Karno tanggal 17 AGustus 1957."

"Kalau dalam bahasa Golkar, ini juga arahan Ketua Umum Bung Bahlil Lahadalia dalam satu arahannya mengatakan, kader-kader yang sudah ditugaskan untuk rakyat, sama dengan kader-kader bersangkutan sudah kami wakafkan untuk rakyat."

"Jadi ini kan seirama dan hakekatnya sama yang disampaikan Bung Bahlil Lahadalia dan Pidato Bung Karno 17 Agustus 1957," papar Idrus.

Instruksi Megawati

Diberitakan sebelumnya, sikap PDIP menahan para kepala daerahnya untuk mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang, beredar di media sosial dalam bentuk surat.

Juru bicara PDIP, Guntur Romli membenarkan surat tersebut diterbitkan partainya.

Surat bertandatangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu tegas bertuliskan dua instruksi, yakni menahan diri menuju retret di Magelang, dan tetap siaga komunikasi.

Pada surat tersebut juga tertulis soal penahanan Hasto yang disebut sebagai kriminalisasi.

Berikut isi lengkap surat PDIP:

"Merdeka !!!

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call."

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya