Tak Direstui Pemerintah Pusat, Pramono Batal Jalankan Program Sarapan Gratis untuk Siswa Jakarta

Gubernur Jakarta, Pramono Anung memastikan batal merealisasikan program sarapan gratis yang digagasnya saat kampanye Pilkada 2024 lalu.

Dionisius Arya Bima Suci/TribunJakarta.com
SARAPAN GRATIS - Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025). Pramono 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur Jakarta, Pramono Anung memastikan batal merealisasikan program sarapan gratis yang digagasnya saat kampanye Pilkada 2024 lalu.

Hal ini disampaikan Pramono usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (12/3/2025) sore.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya pun menyepakati program sarapan gratis akan diganti dengan program lain yang bermanfaat buat warga Jakarta.

“Kami telah berdiskusi dan mengambil kesimpulan yang sama untuk perbaikan bersama, terutama tentunya sebagai Gubernur Jakarta bagi warga yang ada di Jakarta. Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, pertama sarapan pagi yang dulu pernah kami gagas, nanti akan diubah programnya,” ucapnya.

Pram menjelaskan, ada beberapa program yang akan dijalankan sebagai pengganti program sarapan gratis yang batal terealisasikan.

Pertema, Pemprov Jakarta bakal merenovasi kantin-kantin sekolah agar dapat mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah pusat.

“Pertama adalah untuk perbaikan kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah. Karena memang Jakarta mempunyai berbagai fasilitas,” ujarnya.

“Nanti kami akan kerjasamakan untuk support program Makan Bergizi Gratis,” tambahnya menjelaskan.

Kemudian, anggaran yang sudah dialokasikan untuk program sarapan gratis nantinya bakal dialihkan untuk memperluas jangkauan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Untuk program KJP Plus, Pemprov DKI berencana menambah penerima manfaat dari saat ini kurang lebih 520 ribu menjadi sekitar 705 ribu penerima.

Kemudian, kuota penerima bantuan pendidikan KJMU juga akan ditingkatkan dari 15 ribu orang menjadi 20 ribu.

Keputusan ini diambil Pram lantaran sejak era Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bantuan KJP Plus dan KJMU acap kali menuai polemik.

“Anggaran yang rencananya sebagian untuk sarapan pagi gratis, kami akan alihkan untuk memperbesar kapasitas KJP,” tuturnya. 

Sehingga secara signifikan akan berdampak bagi warga Jakarta, makan bergizi gratisnya dapat, KJP yang selama ini menjadi problem juga terselesaikan,” sambungnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved