Tinjau TPST Bantargebang, Pramono Anung Sebut RDF Jalan Keluar Permasalahan Sampah di Jakarta

Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyebut metode Refuse Derived Fuel (RDF) jadi solusi permasalahan sampah di wilayahnya. 

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Wahyu Septiana
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
PRAM TINJAU PTSP - Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dan Kepala BNPB Suharyanto saat meninjau TPST Bantargebang, Rabu (9/3/2024). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyebut metode Refuse Derived Fuel (RDF) jadi solusi permasalahan sampah di wilayahnya. 

Hal ini dikatakan Pramono saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi pada Rabu (19/3/2025). 

Dalam kesempatan ini, Pramono ditemani Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Kepala BNPB Suharyanto. 

Rombongan melihat langsung fasilitas RDF di TPST Bantargebang, fasilitas tersebut mampu mengolah 2000 ton sampah per hari. 

RDF merupakan metode pengolah sampah dengan cara memilih dan menjadikannya bahan bakar terbarukan untuk kebutuhan industri. 

"Jakarta sekarang ini tiap hari rata-rata kurang lebih 8 ribu ton sampahnya dan dengan proses RDF di Bantargebang maupun Rorotan, mudah-mudahan bisa turun nanti sampai dengan 5 ribu sampai 6 ribu," kata Pramono. 

Pramono juga menyinggung soal biaya atau bea yang dibayarkan oleh pemerintah kepada pihak pengelola sampah. 

Ayah berinisial AD (28) tega menyetubuhi anak tirinya, RD (14), di wilayah Pasar Minggu. Aksi bejat AD sudah berlangsung selama hampir satu tahun sejak April 2024 hingga Maret 2025.
Ayah berinisial AD (28) tega menyetubuhi anak tirinya, RD (14), di wilayah Pasar Minggu. Aksi bejat AD sudah berlangsung selama hampir satu tahun sejak April 2024 hingga Maret 2025.

Besarnya dihitung berdasarkan tonase sampah yang diolah (tipping fee), Ia berharap agar Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tipping fee dan insinerator segera diterbitkan. 

"Kalau kemudian harganya ada penyesuaian nanti diatur secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, saya yakin ini menjadi jalan keluar yang sangat baik bagi persoalan sampah bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia," tegas dia.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved