TOK! Gubernur Pramono Teken Pergub Syarat Minimal PPSU Jakarta Lulusan SD, Gajinya Menggiurkan

Tok, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah tandatangani Pergub syarat minimal pendidikan anggota PPSU cukup lulusan SD. Kabar baik bagi warga Jakarta.

TRIBUNJAKARTA.COM - Kabar gembira bagi warga Jakarta yang ingin bekerja sebagai pasukan oranye.

Kini, warga Jakarta punya kesempatan lebih besar untuk menjadi pasukan oranye.

Pasalnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) yang menetapkan syarat minimal pendidikan untuk anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Pergub tersebut berisi syarat minimal petugas PPSU cukup lulusan Sekolah Dasar (SD).

"Saya sudah menandatangani bahwa untuk PPSU, pasukan oranye itu, SD saja cukup. Dan saya sudah tanda tangani Pergub-nya," kata Pramono Anung di Rumah Dinas, Taman Suropati, Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025). 

Kebijakan itu diputuskan untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi warga yang ingin bekerja sebagai petugas PPSU. 

Selain perubahan syarat pendidikan, politikus PDI Perjuangan itu juga menyampaikan evaluasi kontrak kerja PPSU akan diperpanjang dari satu tahun menjadi tiga tahun sekali. 

"Mereka akan dievaluasi bukan lagi setiap tahun, tetapi saya pengennya tiga tahun sekali. Kalau memang dia masih rajin, kemudian bekerja keras, pasti akan kita perpanjang," katanya. 

Menurut Pramono, keputusan ini diambil untuk memberikan kepastian kerja bagi petugas PPSU yang selama ini harus melalui evaluasi tahunan. 

Dia berharap agar para pekerja PPSU bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas mereka tanpa kekhawatiran terkait kontrak tahunan.

KLIK SELENGKAPNYA: Gubernur Jakarta Pramono Anung Menikmati Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang, Senin (24/2/2025). Pramono Dapat Tugas Khusus dari Megawati Soekarnoputri.
KLIK SELENGKAPNYA: Gubernur Jakarta Pramono Anung Menikmati Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang, Senin (24/2/2025). Pramono Dapat Tugas Khusus dari Megawati Soekarnoputri.

Tak hanya itu, Pramono mengatakan, pihaknya juga sedang mengkaji kemungkinan perpanjangan batas usia kerja bagi PPSU, mengingat banyak pekerja yang masih memiliki fisik prima di usia 55-58 tahun. 

"Saya akan mempertimbangkan untuk itu, karena sekarang orang di usia 55-58 tahun itu fisiknya masih bagus untuk bekerja, apalagi dia ini kan mempunyai tanggung jawab di keluarganya," ujar Pramono. 

Dengan adanya kebijakan ini, dia berharap tenaga PPSU bisa mendapatkan haknya selama bekerja. 

"Intinya kita memberikan secara prinsip apa yang menjadi haknya karena setelah pensiun, mereka rata-rata gamang dan belum ada jaminan apapun," kata Pramono Anung.

Lowongan Petugas PPSU Gaji Menggiurkan

Syarat lain dari Pramono adalah, pelamar PPSU harus memiliki etos kerja yang tinggi.

“Yang penting bisa baca, tulis, dan rajin bekerja dan kami akan menambah itu,” kata dia.

Dengan syarat pendidikan diperlonggar, Pramono berharap bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta.

“Sehingga dengan begitu, mudah-mudahan ini juga akan membuka lapangan kerja baru di Jakarta,” ungkap Pramono.

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga pernah mengatakan hal serupa.

Meskipun tanpa syarat ijazah tinggi, gaji petugas PPSU tetap menggiurkan, mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta.

Ia menegaskan petugas PPSU bukanlah pekerja rendahan, melainkan bagian penting dalam menjaga kebersihan dan kerapian kota.

 “PPSU bukan pekerja rendah tapi mereka gajinya UMR, jadi bukan dilihat sebelah mata. Artinya, memang tugasnya merapikan kota, segala macam, nah itu juga bagian dari lapangan kerja yang kita ciptakan,” kata Rano.

Jika berkaca pada UMR Jakarta tahun 2025, gaji PPSU mencapai Rp 5.396.791, atau jika dibulatkan menjadi Rp 5,4 juta.

Menurut Rano, kebijakan ini merupakan bagian dari target Pemprov Jakarta untuk menciptakan 500.000 lapangan kerja demi menekan angka pengangguran.

Selain itu, salah satu alasan memperlonggar syarat pendidikan untuk PPSU adalah tingginya angka pengangguran di Jakarta, terutama di kawasan rawan tawuran seperti Cipinang, Jakarta Timur.

Ia menilai bahwa persoalan ekonomi, pengangguran, dan banyaknya anak putus sekolah menjadi akar masalah yang memicu terjadinya konflik sosial di kawasan tersebut.

Dengan membuka lebih banyak peluang kerja tanpa mempersoalkan tingkat pendidikan, Rano berharap angka pengangguran bisa ditekan dan potensi tawuran dapat diminimalisir.

“Inti permasalahan misalnya ekonomi, banyak yang tidak kerja, putus sekolah banyak, ah yuk kita ciptakan, memang tugas kita menciptakan itu (lapangan kerja). Maka dari itu kemarin saya sampaikan Jakarta akan menciptakan 500.000 lapangan kerja,” ungkap Rano. (TribunJakarta.com/Kompas.com)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved