Sistem Eror Bikin Jengkel Nasabah, DPRD Minta Pramono Rombak Jajaran Direksi Bank DKI: Malu-maluin!

Buntut gangguan sistem saat momen libur lebaran, Komisi B DPRD DKI Jakarta hari ini bakal memanggil jajaran direksi Bank DKI.

Istimewa
EROR BANK DKI - Politikus senior PKS Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) akan meminta keterangan soal gangguan sistem ke pihak Bank DKI. MTZ juga bakal meminta solusi dari Bank DKI agar kasus serupa tak terulang kembali di kemudian hari. (Istimewa). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Buntut gangguan sistem saat momen libur lebaran, Komisi B DPRD DKI Jakarta hari ini bakal memanggil jajaran direksi Bank DKI.

Hal ini dilakukan guna meminta keterangan dari Bank DKI perihal gangguan layanan yang banyak dikeluhkan nasabah di media sosial.

“Kami akan memanggil Bank DKI. Jadi Rabu ini Bank DKI akan dipanggil seluruh direksinya ke Komisi B DPRD DKI Jakarta untuk menjelaskan (terkait gangguan layanan saat lebaran),” ucap Anggota Komisi B DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025).

Tak cuma meminta keterangan soal gangguan sistem, MTZ juga bakal meminta solusi dari Bank DKI agar kasus serupa tak terulang kembali di kemudian hari.

Insiden ini pun disebut MTZ telah mencoreng reputasi yang selama ini sudah dibangun oleh Bank DKI.

Apalagi, kasus gangguan layanan ini ternyata bukan kali ini saja terjadi.

“Ini kan jadi malu-maluin ya terhadap bank yang lain,” kata politikus senior PKS ini.

MTZ pun mengaku saat sistem Bank DKI mulai eror pada 29 Maret kemarin, dirinya sempat menghubungi direksi bank pelat merah tersebut.

Saat itu, direksi menjanjikan layanan bakal kembali normal dalam waktu 2x24 jam.

Namun nyatanya sampai saat ini layanan Bank DKI belum sepenuhnya pulih. Fitur transfer antarbank pun baru bisa diakses lewat Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

“Saya lihat memang kelemahan dari teknologi yang dipakai mungin oleh Bank DKI, sehingga kemudian hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu kok enggak bisa terpecahkan,” ujarnya.

Oleh karena itu, politikus senior PKS ini pun menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera merombak jajaran direksi Bank DKI.

“Kami mengusulkan perubahan direksi atau yang lain dan saya dengar juga bahwa gubernur dan wakil gubernur juga sudah berkomunikasi dengan Bank DKI,” kata dia.

Sistem Eror, Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana blak-blakan mengungkap dugaan adanya serangan siber kepada Bank DKI

Hal ini diungkapkan Justin setelah mendapatkan aduan soal gangguan layanan bank pelat merah itu sejak tanggal 29 Maret di mana para nasabah kesulitan untuk melakukan transfer antarbank.

Gangguan ini pun disebutnya masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan, nasabah yang ingin melakukan transfer antarbank harus menarik uang mereka terlebih dahulu, baik melalui ATM maupun kantor cabang dan menyetorkannya ke bank tujuan secara manual.

Justin pun meminta agar pimpinan Bank DKI melakukan langkah-langkah tegas terhadap gangguan hukum yang mungkin sebenarnya terjadi.

“Momentum gangguan ini menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi kami, karena sekitar satu bulan lalu di fraksi kami baru saja menerima aduan masyarakat terkait adanya aktivitas peretasan sistem elektronik perbankan yang merugikan Bank DKI. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tersebut, nominal kerugiannya juga tidak sedikit,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

Justin menerangkan bahwa pihaknya belum berkesempatan untuk menelusuri lebih lanjut aduan tersebut, akan tetapi, ia meminta pihak Bank DKI untuk segera melaporkan indikasi serangan siber kepada lembaga penegak hukum bilamana hal itu benar terjadi.

“Kami mendorong Dirut Bank DKI untuk segera melibatkan pihak penegak hukum untuk menyelidiki gangguan tersebut," ujarny.

Justin juga menegaskan bahwa Bank DKI tidak semestinya berdiri sendiri bilamana sedang menghadapi serangan siber.

“Bank DKI tidak berdiri sendirian dalam menghadapi kejahatan siber. Ada rekan-rekan Bank Indonesia, OJK, Polri, dan Kejaksaan yang dapat membantu menguak serta menjerat pihak-pihak mana saja yang terlibat,” lanjutnya.

Justin mengingatkan pimpinan Bank DKI kalau langkah tegas seperti itu diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menjadi kunci dalam keberlangsungan dan keberhasilan bisnis perbankan ke depannya.

“Dalam kasus ini, Dirut Bank DKI beserta jajaran harus ingat bahwa kepercayaan nasabah sangat penting bagi mereka. Pada tahun 2023 lalu, sebanyak 2,23 juta pengguna mengakses aplikasi JakOne Mobile dan mempercayakan uang mereka kepada Bank DKI,” paparnya.

“Kami khawatir gangguan yang dialami oleh para nasabah akan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap Bank DKI. Jangan sampai para nasabah melakukan bank rush atau penarikan uang dalam jumlah besar secara bersamaan, karena jika itu terjadi, maka Bank DKI sendiri yang akan dirugikan,” lanjutnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

 

 

 
 
 
 
 
 

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved