Pemilik Dapur MBG di Jaksel Rugi Rp 975 Juta, KPK Pernah Ungkap Ada Anggaran Diutak-atik

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengakuan Ari Mesra, pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, yang mengaku rugi Rp 975 juta membuat heboh.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu menjadi kasus karena mitra dapur merasa haknya digelapkan.

Ari, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Ia merasa seharusnya mendapat bayaran Rp 975 juta dari MBN sesuai operasional dapur yang telah memasak 60 ribu porsi MBG selama ini.

KPK Pernah Dapat Laporan

Sebulan lalu, KPK telah bicara terkait adanya laporan yang mengutak-atik anggaran MBG.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo.

Setyo memastikan KPK ikut mengawasi program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan serta keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," ujar dia.

Adapun laporan dugaan utak-atik dana MBG itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menanggapi laporan tersebut, Dadan Hindayana pun memberi klarifikasi soal perbedaan harga makanan dalam program MBG.

Menurutnya, KPK belum menerima penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat. 

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, perbedaan pagu ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu, nilai anggaran juga bisa berubah mengikuti indeks kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.