Ribuan Driver Ojol dari Jakarta Utara Pilih Tak Ikut Aksi Demonstrasi Hari Ini, Terungkap Alasannya

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Sejumlah pengendara ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) dan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) akan menggelar demonstrasi di DPR, Istana Kepresidenan, dan Kementerian Perhubungan pada hari ini, Rabu (17/9/2025).

Meski demikian, sebagian komunitas ojol lainnya memilih tak berpartisipasi dalam unjuk rasa itu.

Beberapa yang memilih tak ikut demo antara lain Komunitas Ojol dan Unit Reaksi Cepat (URC) Jakarta Utara maupun Koalisi Ojol Nasional (KON).

Hal ini juga telah ditegaskan Kepala Divisi Legal KON, Rahman.

"KON tidak ikut turun aksi, karena tuntutan demo ojol kali ini sarat kepentingan politis," katanya kepada awak media, dikutip Rabu siang.

Hal senada disampaikan Ketua Korwil Komunitas Ojol dan URC Jakarta Utara, Mansyur.

Mansyur menyebut, sekitar 2.000 pengemudi ojek online yang tergabung di komunitas ini memang memilih untuk tidak mengikuti aksi.

"Koordinator wilayah ojol Jakarta Utara tidak ikut turun aksi. Apabila ada anggota yang ikut demonstrasi pada hari ini, maka komunitas tak akan bertanggungjawab apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan," ungkap Mansyur.

Meski demikian, Mansyur memastikan bahwa komunitas ojol Jakarta Utara tetap mendukung perjuangan pengemudi ojek online yang tetap menggelar aksi.

Ia juga menyampaikan doa agar tuntutan mereka dapat tersampaikan di tiga titik aksi yang dituju.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan, aksi unjuk rasa hari ini adalah gabungan pengemudi ojol dengan mahasiswa.

Aksi akan dimulai dari markas Garda Indonesia dan berlanjut ke Istana Presiden dan Kemenhub, serta berakhir di Gedung DPR RI.

Sementara itu, Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, sekitar 50 anggotanya akan ikut berdemonstrasi.

"SPAI mendukung aksi demonstrasi. Tuntutan kami yakni payung hukum untuk perlindungan pekerja platform lewat Peraturan Presiden atau Perpres," jelas dia kepada wartawan.