Dedi Mulyadi Tampil Di DPR: Sebut Jabar Provinsi Aneh dan Lucu hingga Bangga Jadi Gubernur Konten

"Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural, yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik," paparnya.

Dedi berbicara lebih panjang soal otonomi daerah. Ia memperhatikan persebaran penduduk di kota dan kabupaten tidak berimbang dengan dana alokasi dari pemerintah pusat.

Bagi Dedi, kondisi tersebut lucu, karena sistem tidak mewadahi keadilan dalam urusan fiskal daerah.

"Saya berikan contoh misalnya dulu di wilayah Selatan karena waktu itu ketua Komisi II-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran sehingga pertumbuhan otonominya cepat, Kabupaten Pangandaran Kota Banjar, Kabupaten Ciamis."

"Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang enggak berubah-rubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali, Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon, Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung berbatasan Kabupaten Bandung Barat, kotanya kecil sekali penduduknya Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali."

"Fiskal ini akan lahir tidak adil, ada kota yang mendapat alokasi relatif baik penduduknya sedikit, ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar penduduknya besar," papar Dedi.

Dedi menawarkan solusi penambahan wilayah dan orientasi baru dalam distribusi dana alokasi umum dari pusat.

"Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah. Misalnya, kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diinterigasikan dengan Kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten."

"Ini percepatan untuk apa agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten jumlah kota jumlah desa jumlah kelurahan."

"Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk, karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus," pungkasnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya