SOSOK Berpengaruh di Jabar Bicara Nasib Dedi Mulyadi Terancam Dicopot, Perkara Ini Jadi Malapetaka

TRIBUNJAKARTA.COM - Nasib Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bisa terancam gara-gara wacana kebijakannya yang menimbulkan banyak pro kontra.

Kondisi ini ditanggapi serius oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono.

Ono dengan nada tegas menyebut Dedi Mulyadi terancam diberhentikan sebagai Gubernur Jawa Barat bila meresmikan aturan Vasektomi syarat penerima bantuan sosial (bansos).

Ucapan Ono Surono tak main-main karena menyinggung peraturan tentang kepala daerah.

Ono mengatakan, wacana kebijakan yang bakal diterapkan Kang Dedi Mulyadi (KDM) kini mendapatkan banyak tentangan.

Vasektomi ini menyeruak berawal dari Dedi Mulyadi yang menganjurkan seorang pria untuk melakukan keluarga berencana (KB).

Ia berpendapat bahwa wacana Vasektomi hanya sebatas gimmick yang diciptakan KDM (Kang Dedi Mulyadi).

"Jawa Barat mengguncang Indonesia bahkan mengguncang dunia dengan seorang gubernurnya," kata Ono dikutip dari tayangan acara Hotroom Metro TV, Sabtu (10/5/2025).

"Gubernur Jawa Barat gubernur aing itu adalah gubernur konten yah sesuai yang disampaikan Gubernur Kaltim," sambungnya.

Ono menyinggung, wacana penerapan Vasektomi sebagai penerima bansos belum dibicarakan secara resmi bersama DPRD.

Ono Surono menerangkan tiga alasan vasektomi tak bisa dijadikan syarat penerima bansos.

Pertama, berdasar Undang-Undang yang berkaitan dengan keluarga berencana (KB) tidak boleh dipaksa.

"Sangat jelas bahwa pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Ono.

Jika KB dijadikan sebagai syarat penerima bansos, maka Ono berpendapat bahwa itu merupakan bentuk pemaksaan.

"Kalau KB dikaitkan dengan bansos maka ini bentuk pemaksaan yang dilarang Undang-Undang," katanya.