Barak Militer untuk Siswa Nakal Ala Dedi Mulyadi: Dikritik Tamsil Linrung, Dipuji Kak Seto

TRIBUNJAKARTA.COM - Program pendidikan barak militer untuk siswa 'sulit diatur' yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai pro dan kontra. 

Ada yang membela karena program tersebut dinilai membuat anak disiplin dan berubah menjadi baik, sementara di satu sisi penolakan terjadi karena dianggap terlalu keras dan melanggar hak-hak anak. 

Sejumlah pejabat hingga tokoh turut berkomentar dengan program mantan Bupati Purwakarta tersebut. 

Kritikan pedas itu salah satunya berasal dari Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung.

Ia mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak TNI untuk dibina.

Menurut Tamsil, program tersebut adalah keputusasaan, karena menyerahkan tugas membina anak ke militer.

"Saya kira jangan menunjukkan kebijakan kita itu sebagai jalan putus asa. Jadi, mau menyerahkan dengan pendekatan penanganan militer, saya kira tidak. Tidak perlu sampai begitu itu," kata Tamsil, saat ditemui di Kantor Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (11/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

Senator asal Sulawesi Selatan itu juga mempertanyakan seberapa banyak anak-anak yang dikategorikan sebagai anak nakal, sehingga perlu ada kebijakan yang meluas.

"Apakah itu sudah menjadi kecenderungan umum?" imbuh dia.

Ketimbang harus menjajal pendekatan militer pada anak yang disebut nakal, senator ini menawarkan pendekatan keagamaan, seperti pesantren.

Dia menilai, pemerintah seharusnya menekankan pendidikan berbasis keteladanan.

Anak-anak yang cenderung meniru orang dewasa bisa menjadi lebih baik dengan cara memberikan contoh yang baik pula.

"Pendidikan yang diperbaiki, dibenahi. Keteladanan yang perlu ditunjukkan. Karena yang paling banyak masalah ini kepada orang yang bisa memberikan keteladanan," ujar dia.

Diapresiasi Kak Seto

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto menilai, program pendidikan berkarakter yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak melanggar hak anak.

Meskipun berada di lingkungan militer, para siswa bermasalah yang mengikuti program pendidikan tersebut tetap mendapatkan haknya untuk mengeyam pendidikan.