Kebijakan Barak Militer Ala Dedi Mulyadi Dikecam, Warga Babelan: Mau Tenar, Jangan Libatkan Anak

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, BABELAN - Adhel Setiawan, warga Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi curiga kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kirim pelajar ke barak militer hanya untuk cari ketenaran saja. 

Sebagai orang tua murid, Adhel tidak sepakat dengan kebijakan Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi alias KDM. 

Adhel bahkan secara resmi telah melaporkan kebijakan tersebut ke Komnas HAM Jakarta pada, Kamis (8/5/2025). 

"Kita nggak tahulah di balik kebijakan ini motifnya apa, kita nggak tahu. Saya hanya berbicara sebagai orang tua," kata Adhel, Senin (12/5/2025). 

Menurut Adhel, kebijakan mengirim pelajar bermasalah ke barak militer tidak memiliki dasar hukum yang jelas. 

"Sistem pendidikan kita sudah jelas, aturannya sudah jelas. Kalau anak-anak nakal, kalau misalnya ada pasal yang dilanggar, itu ada undang-undang tentang hukum acara pidana anak."

"Semuanya sudah ada kanalnya, sudah ada payung hukumnya," ucap Adhel. 

Lantas kata Adhel, kenapa KDM memilih kebijakan yang tidak ada dasar hukumnya.

Wajar jika dia mempertanyakan motif di balik itu semua termasuk curiga ada kepentingan mondongkrak popularitas. 

"Apakah mencari ketenaran saja? Saya nggak tahu. Kalau mau mencari ketenaran, ya jangan jadikan anak sebagai alat atau batu loncatan untuk popularitas. Jangan. Ini hak asasi manusia," tegas dia. 

Adhel menganggap kebijakan Dedi Mulyadi kirim pelajar ke barak militer merupakan bentuk kebijakan putus asa. 

"Saya melihat kebijakan KDM ini adalah kebijakan putus asa sebetulnya mereka ini, orang tua yang menyerahkan anaknya ke militer, ini sebetulnya kebijakan putus asa," kata Adhel.

Dia menilai, orang tua yang mendukung kebijakan KDM dan mengizinkan anaknya dikirim ke barak militer seolah tak sanggup lagi mendidik anaknya yang dianggap nakal. 

"Karena sudah tidak sanggup lagi menangani, dalam tanda kutip ya, kenakalan anak-anaknya, nggak sanggup lagi, akhirnya ya sudah, militer saja," jelas dia. 

Padahal, kebijakan mengirim anak ke barak militer belum tentu jadi jaminan pelajar mengubah perilakunya. 

"Padahal nggak ada satupun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak perilaku anak itu akan menjadi baik setelah keluar dari,"

"Apalagi kita enggak tahu nih, kurikulumnya apa, terus materinya apa, metode pelatihannya seperti apa, terus yang memberikan trainernya siapa, kita kan enggak tahu, ini gelap semua," tegas dia. 

Respons Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akhirnya memberikan jawaban bagi yang mengkritik kebijakannya yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Bahkan jawaban ini juga ditujukan bagi orangtua murid yang kini melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Saya terima kasih atas kritik, saran bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak anak-anak," kata Dedi Mulyadi dikutip dari akun instagramnya, Sabtu (10/5/2025).

Diketahui, seorang orang tua murid, Adhel Setiawan melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM gegara menilai kebijakan eks Bupati Purwakarta itu melanggar HAM dan menyimpang dari tujuan pendidikan.

Dikenal sebagai pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, Adhel mengatakan keberatannya terhadap program pendidikan militer untuk siswa nakal ini, hingga menginginkan kebijakan ini dihentikan.

Selan itu, ada tiga alasan utama dari penolakannya, diantaranya ia menganggap pendekatan militer bertentangan dengan dengan esensi pendidikan.

Kemudian ia mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer ini dan menyebut Dedi Mulyadi sudah menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala daerah.

Dedi Mulyadi yang mengetahui hal ini pun, beranggapan pelaporna ini adalah bagian dari risiko yang harus dihadapinya. 

Sebab saat ini ia tengah berupaya merubah masa depan anak bangsa. 

"Bagi saya ini adalah risiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah konsen dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik untuk itu saya yakin seluruh kritik saran dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen keberpihakan pada anak-anak dan remaja Jawa Barat," pungkasnya.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya