Anggota DPRD Jakarta Telusuri Apakah Ada Pejabat Jadi Beking Preman Berkedok Ormas Minta Pungli

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu mengatakan, pihaknya bakal menelusuri apakah ada oknum pejabat menjadi beking para preman berkedok ormas yang kerap melakukan pungutan liar atau pungli di Jakarta.

"Kami akan melihat apakah ada keterlibatan dari pejabat terkait, dan itu tentu kami akan bekerja sama dengan para pihak-pihak keamanan, khususnya kepolisian, Satpol PP untuk kita akan coba awasi dari sisi ormas," kata Kevin di DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Sebagai legislator di Jakarta, politisi PSI itu tentunya meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas tindakan pungli yang dilakukan para preman berkedok ormas ini.

"Yang pertama ya harus kita desak untuk itu dikuak, untuk bisa membuat terang-benderang. Jangan lagi karena satu dua hak orang, apalagi yang kita duga ada oknum pejabat yang misalkan ikut melindungi ya, membekingi para ormas atau premanisme ini, dibiarkan tumbuh subur," tutur Kevin.

Sebab, diduga praktik pemerasan semacam ini sudah berlangsung sejak lama dan tentunya menyalahi aturan.

"Tentu ini kan menyalahi semua aturan. Aturan pertama soal ketidakadilan, kedua hukum, yang ketiga masalah ekonomi juga akan terhambat. 

Bagaimana tulang punggung mereka yang selama ini mencari usaha secara halal, secara baik itu harus dibebani dengan biaya-biaya tambahan berupa pungli, berupa biaya-biaya tambahan seperti ini. 

Kita mesti punya kepekaan dalam sosial maupun ekonomi, terlebih dalam situasi seperti ini," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian tengah melaksanakan Operasi Berantas Jaya dalam rangka memberantas aksi premanisme.

Sementara itu, para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur mengeluhkan soal adanya pungli yang harus mereka setor kepada preman berkedok ormas tiap bulannya agar bisa berjualanm

Salah seorang PKL di Pasar Induk Kramat Jati, Karsidi (46) mengatakan dalam setiap bulannya dia dan teman-temannya sesama PKL harus menyetorkan uang jutaan rupiah kepada preman.

Menurutnya bila ditotal keuntungan preman yang memungut setoran dari para PKL di Pasar Induk Kramat Jati tersebut tidak main-main, bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Pasalnya di Pasar Induk Kramat Jati setidaknya tercatat 150 PKL, masing-masing dari mereka harus membayarkan Pungli demi bisa menjalankan usaha jualannya.

Mereka memilih membayar Pungli kepada preman berkedok ormas lantaran biaya sewa kios di Pasar Induk Kramat Jati dinilai terlampau mahal, sehingga tak terjangkau pedagang kecil.