Dedi Mulyadi Vs PDIP Memanas, Sang Gubernur Jabar Ungkit Forum Musrenbang: Diundang Tak Mau Datang

TRIBUNJAKARTA.COM - Perseteruan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat makin memanas.

Awalnya, Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out dalam rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Fraksi PDIP memprotes pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang terkesan mendiskreditkan DPRD Jawa Barat saat berpidato di acara Musrembang di Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dedi Mulyadi lagi bereaksi terkait forum Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan. 

"Musrembang forum yang sakral diundang tak mau datang ingin dihargai tapi tak pernah menghargai," kata Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta.com dari akun instagram @dedimulyadi71, Sabtu (17/5/2025).

"Ingin dilibatkan tapi tidak pernah mau terlibat, ngaku berpihak pada rakyat berjuang untuk rakyat giliran anggaran dibuat untuk rakyat tak terima dianggap melanggar konstitusi," sambung Dedi.

"Mari kita renungi, kita bekerja buat siapa dan untuk siapa," tuturnya.

Selain itu, Dedi sempat menanggapi aksi walk out Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat.

Ia mengatakan bahwa setiap individu berhak mengekspresikan kepentingan politiknya, termasuk melalui tindakan seperti walk out.

“Itu hak setiap orang, mau apa mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik,” ujarnya. 

Pidato Dedi

Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat merasa pidato Dedi Mulyadi di acara Musrenbang, di Cirebon pada 7 Mei 2025 mendiskreditkan DPRD.

Saat itu, Dedi menyatakan bahwa dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dalam pidatonya.

"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," tambahnya.

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga. 

Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi. 

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," ucapnya.

Protes Fraksi PDIP

Pidato Dedi Mulyadi itu yang diprotes Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona

Ia mengungkit superhero Superman saat menyampaikan protes dalam rapat paripurna tersebut.

Aksi protes Fraksi PDI Perjuangan itu berlanjut walk out setelah Pimpinan DPRD Jawa Barat membuka rapat paripuna.

Awalnya, Doni menyampaikan bahwa terdapat pernyataan Dedi Mulyadi yang mendiskreditkan DPRD Jabar saat berpidato di acara Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025.

"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat (16/5/2025).

Hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda. 

"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri," kata Doni.

"Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandang menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu," jelas Doni. 

Doni berharap pimpinan rapat bisa menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu.

"Saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya.

Pernyataan Doni, kemudian disambut oleh interupsi Memo Hermawan, anggota DPRD Deri Fraksi PDIP lainnya. 

Memo menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja. 

"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau Walkout termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri Fraksi PDIP Perjuangan," ujar Memo.

Setelah itu, Memo bersama Doni dan anggota fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Ono Surono.

Sidang paripurna dengan agenda pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu tetap berjalan, tanpa fraksi PDIP.

Ono Surono Berpamitan

Salah satu Wakil Ketua DPRD Jawa Barat yang ikut walk out adalah Ono Surono.  Ono Surono nampak ikut berdiri dari kursinya untuk ikut walkout.

Sebelum berjalan keluar ruang rapat, nampak Ono Surono didekati Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan.

Erwan dan Ono Surono pun nampak bersalaman dan berpamitan sebelum kemudian Ono berjalan menuju ke luar ruangan menyusul sejumlah anggota Fraksi PDIP yang sudah lebih dulu keluar ruangan.

Sesuai rapat paripurna, Doni Maradona Hutabarat mengatakan fraksi PDIP tidak mau terlibat dalam rancangan perundang-undangan (Raperda) yang dibahas Pemerintah Provinsi Jabar, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apa pun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, fraksi PDI Perjuangan tidak mau terlibat," ujar Doni.

Dikatakan Doni, Negara ini dibangun dengan konsep trias politika, terdiri dari legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sehingga, satu sama lain harus saling menjaga.

"Nah, kita melihat pernyataan Gubernur, di acara Musrenbang yang agendanya membicarakan musyawarah tentang rencana pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang dihadiri banyak orang dan banyak tokoh. 

"Ucapan gubernur itu mendiskreditkan bahkan kalau saya bilang melecehkan lembaga yang dilecehkan kalau lembaga dilecehkan otomatis anggota juga dilecehkan," katanya.

Doni mengatakan, sebagai eksekutif, Gubernur berpikiran dapat berjalan sendiri menjalankan pemerintahan.

"Ya kalau begitu, silakan APBD-nya urus sendiri, Raperda buat sendiri jangan dibicarakan ke DPRD. DPRD nggak bisa diam ini lembaga negara ini dibangun dengan konsep demokrasi, nggak bisa. Tidak ada yang bisa berjalan dengan sendiri," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa mengatakan, aksi walkout yang dilakukan oleh fraksi PDIP dalam rapat paripurna, merupakan bagian dari dinamika relasi antara legislatif dan eksekutif di negara demokrasi dalam menyatakan pendapatnya, dan pihaknya menghargai keputusan tersebut. 

"Walk out itu kan dinamika jadi itu saya lihat bagian dari dinamika saja bahwa ada yang tadi disampaikan terkait ketidakberkenanan teman-teman fraksi PDI-P ya bagian dari hak mereka," ujar Buky. (TribunJakarta.com/TribunJabar)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya